Airlangga: Regulasi Vaksinasi Mandiri Disiapkan, Gratis untuk Karyawan

21 Jan 2021, 18:24 WIB

Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto (kiri) didampingi Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan penanganan COVID-19 di Jakarta, Jumat (11/9/2020) (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi vaksinasi mandiri. Namun, dia tidak mengungkapkan lebih lanjut kapan aturan soal vaksinasi mandiri dikeluarkan.

"Terkait dengan persiapan untuk akselerasi vaksin melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya," kata Airlangga dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

1. Pemerintah sedang siapkan aturan pembelian vaksin oleh sektor swasta agar karyawan dapat vaksin gratis

ilustrasi vaksinasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Airlangga menjelaskan, nantinya regulasi itu akan mengatur pembelian vaksin oleh sektor-sektor swasta. Sehingga, para pemilik perusahaan bisa memberikan vaksin secara gratis kepada karyawannya.

"Jadi beberapa hal yang terkait dengan teknis akan dipersiapkan, dan tentu juga dimintakan agar sumber daripada vaksinnya berbeda dengan vaksin yang gratis," ucap dia.

2. Jokowi sebut pemerintah masih menggodok soal rencana vaksinasi mandiri

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas pada Rabu (4/11/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan sinyal tentang para pengusaha yang bisa melakukan vaksinasi mandiri. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kompas 100 CEO Forum Tahun 2021, pada Kamis (21/1/2021).

Jokowi menyampaikan, program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah harus segera dilakukan. Ia lalu mengatakan pemerintah juga sedang menggodok rencana vaksinasi mandiri.

"Ada yang bertanya bagaimana mempercepat lagi, tanya perusahaan menyampaikan 'pak, bisa gak vaksin mandiri?'. Ini yang baru kita akan putuskan, karena apa kita perlu mempercepat perlu sebanyak-banyaknya apalagi biayanya ditanggung perusahaan sendiri, kenapa tidak?" ujar Jokowi seperti yang disiarkan langsung di channel YouTube Harian Kompas.

3. Vaksin mandiri harus berbeda merek dengan vaksin gratis

Default Image IDN

Meski begitu, Jokowi menyebut isu vaksinasi mandiri harus dipikirkan dengan matang. Sebab, pelaksanaan vaksinasi dan mereka vaksin harus berbeda dengan vaksin gratis.

"Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik, mungkin bisa diberikan asal mereka vaksinnya berbeda. Tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda bisa dilakukan," tuturnya.