Akan Dilaporkan ke PBB Oleh Fredrich Yunadi, Ini Tanggapan KPK

Kepada media, Fredrich tegas mengatakan sebagai seorang advokat, ia memiliki hak imunitas ketika tengah membela kliennya. Kalau pun pihak lembaga anti rasuah bersikukuh tetap memproses dia yang membela Novanto agar gak ditahan oleh penyidik, maka itu dinilai bisa memberikan preseden buruk terhadap profesi advokat di Indonesia. Apalagi konvensi PBB tahun 1990 menyatakan advokat gak boleh dikriminalisasi.

"Karena ini kan berita kriminalisasi advokat kan jarang. Ini nanti reaksinya sangat fatal. Orang luar negeri akan bilang ah pakai pengacara Indonesia saja bisa dikriminalisasi, apalagi saya. Perlindungan hukumnya gak ada. Itu yang membahayakan," kata Fredrich pada Jumat malam kemarin.

Advokat berkumis tebal itu mengaku sudah melaporkan kasus yang dihadapinya ke PBB dan asosiasi pengacara internasional (IBA).

"Jadi, hasil sidang ini kami kirimkan ke PBB. Bukti-bukti juga sudah kami kasih semua. Jawaban dari PBB juga sudah kami kasih semua," kata dia.

Sementara, menurut KPK mereka sama sekali gak berniat untuk melakukan kriminalisasi terhadap Fredrich. Apalagi selama ini, advokat yang diproses dengan kasus penghalangan proses penyidikan baru satu, yaitu Fredrich.

Perhimpunan Bantuan dan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menepis advokat gak bisa dipidana hukum. Ketua PBHI, Julius Ibrani pada Januari lalu pernah mengatakan hal itu tergantung "itikad baik" dan sesuai aturan di dalam UU. Imunitas profesi pengacara diatur di pasal 16 UU nomor 18 tahun 2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013.

"Seorang advokat diberikan hak imunitas tidak bisa dipidana atau dituntut secara perdata setiap kali dia menjalankan tugasnya, dengan catatan kalau dia memiliki itikad baik berdasarkan UU dan hukum. Sebaliknya, kalau dia beritikad buruk atau melanggar aturan, maka dia dapat dipidana dan itu bukan kriminalisasi," ujar Julius ketika itu.

Sementara, sikap Fredrich sendiri menuai protes dari jaksa KPK, lantaran memanggil mereka udik dan memiliki IQ jongkok. Selain itu, Fredrich juga menuding jaksa penuntut umum (JPU) membuat cerita fiktif dalam analisa yuridis di surat tuntutan. Majelis hakim pun disebut Fredrich lebih berpihak kepada jaksa karena ia mengabulkan agar kesaksian dari politisi Partai Golkar Azis Samual dan ajudan Setya Novanto, Reza Pahlevi gak didengarkan di sidang.

Jaksa KPK, Ikhsan Fernandi, mengatakan tuduhan yang disampaikan oleh Fredrich gak benar.

"Kami keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam pledoi. Seperti kata terorisme, ekstrimisme, udik, fitnah dan kebohongan serta IQ jongkok. Hal-hal semacam itu tidak pantas diucapkan dalam persidangan," kata dia.

Lalu, apa tanggapan jaksa KPK, saat tahu diancam akan dilaporkan ke PBB? Jaksa KPK, M. Takdir Suhan, mengaku gak terlalu ambil pusing soal ancaman tersebut.

"Bahwa itu adalah hak terdakwa. Kami tim JPU tidak menanggapi dan tetap fokus kepada pembuktian perkara di pasal 21 UU Tipikor," ujar Takdir kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Sabtu (23/6).

Sidang pembacaan nota pembelaan Fredrich berlangsung hampir selama 12 jam. Dimulai sekitar pukul 13:38 WIB dan berakhir pukul 00:00 keesokan harinya.

Usai membacakan nota pembelaan, maka advokat berusia 64 tahun itu akan menghadapi sidang vonis yang digelar pada Kamis (28/6). Lalu, gimana tanggapan Fredrich menghadapi sidang vonis tersebut?

"Terserah hakim. Kan kita gak bisa ngomong. Kita kan membuka segi hukum pertanggung jawabannya saja," ujar Fredrich pada Sabtu dini hari kemarin.

Namun, ia tetap berharap majelis hakim menjatuhkan vonis bebas. Sebelum masuk ke mobil tahanan, Fredrich menyebut jaksa KPK seperti teroris lantaran dinilai telah melakukan rekayasa terhadap surat-surat.

"Kalau memang benar mereka seperti teroris, seharusnya kan gak perlu takut. Dia kan memalsukan surat dan rekayasa. Sampai tulisan dokter saja dipalsukan," katanya lagi.

Dalam sidang tuntutan kemarin, Fredrich dituntut maksimal hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 600 juta. Jaksa meyakini Fredrich berusaha menghalangi penyidik yang ingin menahan Setya Novanto dalam perkara KTP Elektronik.