Akhirnya Sjamsul dan Itjih Nursalim Masuk Daftar Buronan Internasional

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh pihak komisi antirasuah yakni mereka akan bertemu dengan pihak NCB Interpol Indonesia. Tujuannya untuk berkoordinasi dengan komisi antirasuah. 

"Sekaligus apabila dibutuhkan dapat dilakukan gelar perkara sekaligus," kata Febri melalui keterangan tertulis. 

Upaya ini, katanya lagi, merupakan bagian dari sikap komisi antirasuah untuk mengejar agar bisa mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh pasangan suami istri itu yakni sebesar Rp4,58 triliun. 

"Bantuan Polri dan NCB Interpol memiliki peran yang krusial dalam penanganan kasus dengan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp4,58 triliun dapat berjalan secara maksimal," kata mantan aktivis antikorupsi itu. 

Posisi pasangan suami istri itu sesungguhnya tidak sulit untuk dilacak. Sudah menjadi rahasia umum, Sjamsul dan Itjih sejak awal tahun 2000an sudah menetap di Singapura. Bahkan, mereka sudah mengantongi status permanent residence (PR) alias penduduk tetap di sana. Dengan mengantongi status PR, maka peluang mereka untuk menjadi warga negara Singapura terbuka lebar.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan komisi antirasuah sudah menggandeng KPK Singapura atau CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) agar bisa memperoleh keterangan dari Sjamsul dan Itjih. Namun, hingga kini hasilnya masih nihil. 

"Kami sudah berkoordinasi dengan CPIB Singapura dan sudah disampaikan surat (pemanggilan untuk diperiksa). Jadi, kita tunggu saja," kata Alex pada (1/10) lalu. 

Alex mengaku yakin CPIB akan bersedia membantu untuk mengusut kasus yang telah merugikan keuangan negara mencapai Rp4,5 triliun itu. Apalagi, kata dia, baik Indonesia dan Singapura sudah memiliki kerja sama sepanjang sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Walaupun, dalam kasus ini, tersangka adalah penduduk tetap Singapura. 

"Kami koordinasikan (dengan CPIB). Kami bayangkan yang bersangkutan berdomisili pada satu negara tertentu," kata dia lagi. 

Komisi antirasuah sendiri sudah melayangkan surat pemanggilan ke lima alamat berbeda yang diketahui merupakan tempat tinggal keduanya. Lima alamat itu terdiri dari satu rumah di Indonesia yang berlokasi di Simprug. 

"Empat lainnya berlokasi di Singapura, termasuk di 18C Chatsworth Rd," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah melalui keterangan tertulis. 

Namun, ketika dicek oleh IDN Times di sistem daftar red notice, nama Sjamsul dan Itjih belum masuk ke sana. Pelacakan dilakukan dengan asumsi keduanya masih menyandang status sebagai WNI. Di dalam sistem red notice atas status WNI, hanya tertera empat nama yakni Udin Jawi, Nugroho Sofyan Iskandar, Djatmiko Febri Irwansyah dan Abdu; Gani. 

Begitu pula jika pencarian dilakukan dengan menggunakan status warga negara Singapura. Baik nama Sjamsul dan Itjih tidak ditemukan di dalam sistem daftar red notice. Juru bicara KPK, Febri Diansyah ketika dikonfirmasi mengenai hal ini tidak memberikan respons. 

Menurut Alex, salah satu langkah yang akan ditempuh oleh KPK yakni menjalani peradilan secara in absentia. Ia mengatakan sebelum menempuh kebijakan tersebut, KPK sudah mendengarkan masukan dari beberapa ahli hukum untuk menanyakan apakah hal tersebut mungkin untuk dilakukan. 

"Nanti, kalau yang bersangkutan tidak hadir (saat dipanggil) ya dengan (menggunakan) in absentia. Kami sudah mengundang beberapa ahli untuk memberikan pendapat," kata Alex pada (28/5) lalu. 

Ia menjelaskan sebelum akhirnya diputuskan pengadilan secara in absentia, KPK akan mengumumkan terlebih dulu melalui media massa.

"Tapi, kalau soal detailnya itu JPU (jaksa penuntut umum) yang lebih tahu," tutur dia. 

Namun, dalam hukum, proses pengusutan kasus secara in absentia tetap dimungkinkan. Bisa disebabkan karena kesehatan atau usia pelaku tindak kejahatan yang sudah tak lagi memungkinkan.