Aksi 2 Desember Sepakat Akan Digelar di Monas, Apa Saja Rencananya?

Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan tidak ada larangan dari pemerintah bagi siapa pun masyarakat yang ingin ikut demo 2 Desember. Namun, dia meminta unjuk rasa dilaksanakan secara damai. Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kapolda Jateng Inspektur Jenderal Condro Kirono mengancam akan memberi sanksi kepada para pihak yang memberikan sarana dan fasilitas untuk unjuk rasa di Jakarta pada 2 Desember 2016.

Condro menegaskan, sanksi akan ditegakkan jika kegiatan unjuk rasa tersebut berujung pada tindak pidana. Jika hal itu terjadi, maka polisi akan menyelidiki siapa yang memberi fasilitas dan dana. Selain itu, polisi juga mengatur kendaraan angkutan yang dipakai ke Jakarta. Dia mengingatkan pada Organda agar tidak menyalahgunakan trayek dalam memfasilitasi warga ke Jakarta.

Jusuf Kalla meminta agar masyarakat bersabar menunggu proses hukum atas Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang saat ini masih berjalan. Pemerintah juga tidak punya hak untuk mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan. Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah tidak bisa ditekan dengan demo dalam memutuskan sesuatu. Terlebih masalah kasus dugaan penistaan agama ini sudah masuk dalam ranah hukum. Karena itu, sebaiknya menunggu proses hukum yang sedang berjalan.