Aktivis Minta BPJS Cairkan Klaim Kematian Transpuan Lansia Miskin

JKU BPJS TK membuat gerakan ini untuk memasukkan individu transgender ke dalam program jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja (BPJS TK) kategori bukan penerima upah (BPU). Hal ini bertujuan agar individu transgender dapat mengakses layanan kesehatan dan klaim kematian. Total ada 163 peserta aktif yang dikumpulkan dengan iuran Rp16.800 per bulan.

Hartoyo mengatakan, para transpuan sudah mempunyai wasiat yang sudah disahkan oleh advokat, tetapi tidak diakui. Padahal transpuan merupakan orang-orang miskin ekstrem yang tidak memiliki keluarga dan terbuang oleh sistem sosial-politik.

“Kemudian, kami sebagai komunitas membuat gerakan untuk membantu teman-teman transpuan miskin ekstrem menjadi peserta BPJS TK untuk melindungi mereka saat meninggal,” kata dia.

Namun, kata dia, prosesnya tidak semulus yang diharapkan. Surat wasiat yang dibuat peserta belum bisa membuat klaim kematian. Dalam kasus ini ada sembilan transpuan meninggal yang mempunyai BPJS TK.  

Dari jumlah tersebut, ada dua peserta yang klaimnya bisa cair sejumlah Rp42 juta karena ada keluarga. Sebanyak enam peserta klaim lainnya hanya keluar untuk biaya penguburan sebesar Rp10 juta, sedangkan satu peserta ditolak sama sekali dengan alasan tidak bekerja. 

Hartoyo berharap, dari mediasi ini ada terobosan baru dalam kebijakan BPJS untuk memperhitungkan latar belakang peserta yang beragam. Perubahan kebijakan lebih makro dibutuhkan untuk sejumlah kondisi.

"Jangka pendeknya, uang klaim kematian organisasi teman-teman transpuan yang kami kelola, karena kami yang bayar, publik yang bayar, itu bisa segera dicairkan,” katanya.

Dari hasil mediasi ini, kata Hartoyo, ada persoalan tentang aturan BPJS yang berpotensi merugikan kelompok rentan dan miskin. 

"Kasus ini bukan hanya problem transpuan tapi ada persoalan mendasar terkait kebijakan tentang kepesertaan BPJS," katanya.