Aktor Dirty Vote: Kecurangan Pemilu Bukan Hal Baru dalam Demokrasi

15 Feb 2024, 12:21 WIB

Poster film Dirty Vote. (dok. Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fisipol UGM, Zainal Arifin Mochtar yang menjadi salah satu narasumber film Dirty Vote, menegaskan, kecurangan pemilu bukan hal baru dalam demokrasi.

Dia mengatakan, kejahatan demokrasi, konflik kepentingan, hingga kecurangan politik sangat umum terjadi. Menurutnya, problematika menahun ini terbentuk dalam sebuah sistem yang sudah tidak dapat dibendung.

"Inilah pentingnya bentuk kritik seperti film Dirty Vote yang juga dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Film ini tidak hanya menjadi ajang untuk mengkritik, namun turut memberikan pandangan kepada masyarakat dalam memberikan hak pilihnya," ujar Zainal dilansir laman resmi UGM, Kamis (15/2/2024).

1. Kecurangan itu sistematis

Dandhy Dwi Laksono, sutradara film dokumenter Dirty Vote. (Dok. Dirty Vote)

Dalam proses pembuatan film itu, kata dia, sebelum masuk proses produksi film, Zainal sempat berdebat dalam riset yang dilakukan. Menurutnya, jika ada bukti yang tidak kuat atau kurang meyakinkan, maka tidak akan dinaikan.

"Kita melihat bahwa hampir tidak ada yang baru. Kecurangan itu sistematis, jadi kita hanya menjahitnya menjadi satu lagi,” jelas Zainal.

2. Tidak akan ada kekurangan dana jika ada yang dukung

Para cast film dokumenter Dirty Vote. (Dok. Dirty Vote)

Zainal mengatakan, orang-orang di belakang layar pun sudah tahu risikonya. Namun faktanya, dalam pembuatan film ini tidak didukung siapa pun.

Jika ada pihak yang mendukung, kata dia, pembuatan film itu tidak akan mengalami kesulitan pendanaan.

"Susah sekali menghadapi tuduhan ini, bahkan sekarang laporan keuangan masih belum lunas. Kalau ada kepentingan kandidat tidak mungkin,” terang Zainal.

3. Dirty Vote memuat hasil riset terhadap kecurangan pemilu dari tahun ke tahun

Pemilu di TPS 17 Tambak Sarioso. (dok.pribadi/Melinda Fujiana)

Adapun film Dirty Vote memuat hasil riset terhadap kecurangan-kecurangan pemilu dari tahun ke tahun.

Bukti-bukti dipaparkan oleh ketiga pakar hukum, yakni Feri Amsari dari Universitas Andalas, Bivitri Susanti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Zainal Arifin sendiri dari UGM.

Selama 1 jam 57 menit, penonton dipaparkan oleh fenomena politik yang terjadi menjelang pemilu. Mulai dari ketidaknetralan pemerintah, anggaran dan penyaluran bansos, pelanggaran etik, dan lain-lain.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.