Akun Medsos Bivitri Susanti Diretas Sehari Sebelum Demo 21 April

22 Apr 2022, 16:34 WIB

Ahli di bidang tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti (www.pshk.or.id)

Jakarta, IDN Times - Ahli tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengaku kesal lantaran kembali jadi sasaran serangan digital jelang aksi demo besar yang dilakukan mahasiswa. Akun media sosial dan WhatsApp-nya tak bisa diakses sejak 20 April 2022 lalu.

Ada dua foto yang diunggah di Instagram Bivitri. Pertama, poster berisi foto Bivitri dengan tulisan "mahasiswa ini ngapain, mau-maunya ditipu sama PKS dan Demokrat untuk demo di bulan puasa."

Unggahan kedua, poster dengan foto pria mengenakan kaos FPI dan membawa kertas dengan logo Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Di unggahan itu, tertulis kalimat seolah disampaikan Bivitri "ormas intoleran seperti FPI dan HTI harus dibubarkan." Di kedua unggahan tadi, peretas turut melampirkan nomor ponsel Bivitri.

Kini, akun Instagram Bivitri lenyap usai diretas. Ketika dihubungi oleh IDN Times pada Jumat (22/4/2022), Bivitri mengaku masih belum bisa mengakses akun medsosnya hingga hari ini. Ia mengatakan, sudah menghubungi Meta, perusahaan yang mengelola kedua platform tersebut.

Ia mengaku, inibukan kali pertama saja dijadikan sasaran aksi peretasan oleh pihak-pihak tertentu. Ketika ramai gerakan Reformasi Dikorupsi pada 2019 lalu, ponsel dan akun medsosnya juga pernah diretas.

Bivitri menduga, ia kembali jadi target aksi peretasan karena dianggap kerap berkomunikasi dengan mahasiswa dan menggerakan mereka untuk turun ke jalan.

"Saya dan beberapa teman lainnya memang sering menyemangati mahasiswa. Saya bilang karena kita masuk ke dalam golongan orang previlleged yang menimba ilmu hingga di bangku kuliah dan kelompok intelektual, jadi bila menyaksikan ada sesuatu yang tidak benar ya harus disuarakan. Ngomongnya lebih ke hal-hal semacam itu sih," kata Bivitri melalui telepon.

Ia pun menepis persepsi yang menyebut ikut mendanai aksi mahasiswa pada 21 April 2022 lalu. "Orang seperti saya dan Isnur (Ketua YLBHI), dapat dana (untuk modalin mahasiswa demo), dari mana coba?" tanya dia sambil tertawa.

Ia juga menjelaskan keganjilan lantaran pihak Meta sudah mengirimkan tiga kali SMS untuk proses verifikasi ke nomor kontak Bivitri, tetapi tak ia terima. "Sebagai informasi, provider telepon seluler saya milik pemerintah ya," katanya melempar candaan.

Apakah Bivitri akan melaporkan serangan digital yang ia alami ke polisi?

1. Bivitri juga jadi korban doxing dan pencemaran nama baik

Dua unggahan di akun medsos Bivitri Susanti saat diretas pada 20 April 2022 lalu. (instagram.com/bivitrisusanti)

Lebih lanjut, Bivitri turut menjadi korban doxing dan pencemaran nama baik. Sebab, di dua unggahan di media sosial sebelumnya, tertulis nomor telepon seluler pribadinya. Belum lagi di biografi sempat tertulis bahwa Bivitri bisa dipesan melalui telepon untuk tujuan seksual atau yang lebih dikenal open BO.

"Di bio saya itu sempat tertulis open BO dan bisa dipesan short term dan long term. Nomor ponsel saya yang real ikut dicantumkan di sana. Itu kan sudah masuk tindakan doxing dan menjelek-jelekan karakter saya. Emang saya bisa dipesan BO begitu," kata Bivitri.

Ia mengaku enggan melaporkan ke pihak kepolisian lantaran khawatir ponselnya harus diserahkan sebagai bagian dari proses digital forensik. Bivitri khawatir terhadap keamanan data-data yang tersimpan di ponselnya tersebut.

"Apalagi sistem hukum kita kan belum memiliki mekanisme untuk perlindungan data pribadi kan. Jadi, saya khawatir malah semakin repot usai melaporkan tindakan ini ke polisi," ujarnya.

Lebih lanjut, Bivitri meyakini pihak yang dapat melakukan peretasan ke akun media sosial dan WhatsApp seseorang bukan orang biasa. Apalagi aksi semacam itu kerap menyasar aktivis dan terjadi sebelum terjadi aksi demonstrasi besar-besaran.

"Kan pihak yang melakukan hal-hal semacam ini berasal dari institusi besar. Tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa seperti saya, karena membutuhkan alat-alat yang canggih dan harganya mahal. Seharusnya, polisi bisa menindaklanjuti tanpa adanya laporan ke mereka," tutur dia.

2. Serangan digital kepada para aktivis sudah sistematis tapi tak pernah diusut oleh polisi

Ilustrasi peretasan (IDN Times/Sukma Shakti)

Lebih lanjut, Bivitri menyayangkan aksi peretasan yang ia alami tidak dianggap sebagai perilaku kejahatan yang serius. Padahal, serangan digital tersebut telah melanggar HAM lantaran bertujuan membungkam seseorang agar tak berani menyuarakan aspirasinya. Khususnya bila aspirasi itu berseberangan dengan pemerintah.

"Jadi, seharusnya negara tidak bersikap normatif dengan menunggu laporan. Seharusnya pro aktif untuk bergerak dong mencari tahu siapa pelaku di balik aksi peretasan ini. Karena kan aksi serangan digital ini sudah sistematis, biasa dialami oleh teman-teman aktivis dan mahasiswa jelang adanya aksi unjuk rasa yang besar," kata Bivitri.

Menurut dia, hal ini juga yang menyebabkan kualitas demokrasi di Tanah Air anjlok. Salah satunya karena warga merasa kebebasannya untuk berekspresi semakin dibatasi.

"Sebenarnya mudah kok untuk membongkar ini. Tapi, karena serangan digital ini dianggap tindak kriminal biasa, ya gak pernah di-handle dengan baik," tutur dia.

3. SAFEnet mencatat ada 202 serangan digital pada 2021

Ilustrasi peretasan data (IDN Times/Sukma Shakti)

Sementara, Bivitri bukan korban pertama dari aksi serangan digital dan doxing. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) pada 2021 lalu, tercatat ada 202 serangan digital yang terjadi di Indonesia. Angka itu naik 38 persen dibandingkan tahun 2020 yakni 147 kasus.

Tidak hanya aktivis, serangan digital ini juga menyasar korban dari latar belakang jurnalis, media massa, mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil. Bivitri pun mendorong agar pihak kepolisian membongkar aksi serangan digital ini secara massif. Kepolisian bisa memperlakukan kasus ini seolah-olah mereka tengah mengusut praktik mafia tertentu.

"Karena serangan digital ini kan telah mengganggu kebebasan sipil. Jadi, jangan dianggap ini malah menciptakan kegaduhan, karena kebebasan sipil dibutuhkan di iklim demokrasi," tutur Bivitri.

Berikut adalah daftar individu yang menjadi korban peretasan sebelum aksi demo 21 April 2022 lalu: