Alasan DPRD Belum Panggil Anies soal Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah

15 Mar 2021, 19:00 WIB

Anies Baswedan (Dok Pemprov DKI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang menjerat eks Direktur Umum (Dirut) PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan, memang berkaitan dengan program kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yakni Rumah DP 0 Rupiah.

Hal tersebut, menurut Aziz, merupakan keterangan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri. Namun kasus ini masih ditelusuri lebih dalam.

"Menurut keterangan dari BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), dari Pak Edi keuangan daerah itu untuk DP 0, tapi kami juga minta buktinya, karena ini kan masih ada yang bilang ini DP 0, ada yang bilang ini untuk yang lain," ujar dia
di DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/3/2021).

1. Tidak libatkan Anies dalam pertemuan DPRD dan PD Sarana Jaya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Polda Metro Jaya. (Dok.Humas Pemprov DKI Jakarta)

Aziz mengatakan pengadaan tanah oleh PD Sarana Jaya pasti diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, namun menurutnya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak mungkin tahu terkait detail masalah ini.

"Karena ini kan adanya di BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), proses gubernur ini paling menyetujui untuk penggunaannya 'Oh kami membutuhkan tanah sebesar ini untuk penggunaan DP 0 Rupiah," ujarnya.

Maka itu, kata Aziz, DPRD belum melibatkan Anies dalam pertemuan pembahasan soal korupsi pengadaan lahan ini. Menurutnya cukup asisten perekonomian yang perlu hadir untuk dimintai keterangan soal kasus ini.

"Saya kira belum perlu (melibatkan Anies dalam rapat) karena ini memang data adanya internal di Sarana Jaya, dan saya kira nanti cukup asisten perekonomian yang hadir. Karena asisten perekonomian harusnya lebih mengetahui daripada gubernur untuk masalah teknis ini," kata dia.

2. DPRD butuh data dan bukti otentik

Default Image IDN

Aziz mengatakan pihaknya ingin bergerak menelusuri kasus dugaan korupsi ini berdasarkan data yang ada.

Hari ini DPRD telah melangsungkan pertemuan dengan PD Sarana Jaya. Namun rapat ditunda, karena menurutnya, Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PD Sarana Jaya Indra S Arharrys belum menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk rapat hari ini.

"Karena itu kami sudah minta dokumennya pada beliau (Plt Dirut Sarana Jaya) dan beliau berjanji akan memberikannya hari ini dan nanti kami akan lihat dari dokumen itu bukti yang otentik, akurat untuk apa sebenarnya penggunaan tanah," ujar Aziz.

3. Setahu DPRD DKI proyek PD Sarana Jaya berjalan lancar

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz (ANTARA/Livia Kristianti)

Aziz mengatakan DPRD DKI perlu mengetahui penggunaan dana dan lokasi pembelian tanah oleh PD Sarana Jaya, guna menjalankan program DP 0 Rupiah.

"Karena ada info dari Sarana Jaya bahwa selama ini mereka sudah membeli 70 hektare tanah. Kami ingin tahu lebih detail 70 hektare ini, di mana lokasinya dan untuk apa," kata dia.

"Selain itu apakah ada permasalahan dengan tanah-tanah itu. Selama ini kan tidak pernah dibuka, kita tahunya ini lancar-lancar aja," imbuh Aziz.