Ini Alasan KPU Coret ICW dan Bambang Widjojanto dari Panelis Debat

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Abdul Kadir Karding mengatakan sejak awal timnya sudah keberatan dengan masuknya nama Bambang Widjojanto ke dalam daftar panelis. Menurut Karding, Bambang berpolemik dan pernah tercatat tersangkut kasus hukum, walaupun kasusnya dideponering oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. 

"Itu kemudian yang menjadi alasan KPU untuk kemudian dipertimbangkan menghapus (nama Bambang)," ujar Karding melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Sabtu (5/1).

Nama Bambang diusulkan sebagai panelis dari tim Prabowo-Sandi. Karena nama Bambang akhirnya dicoret, kubu Jokowi-Ma'ruf juga menarik nama Adnan Topan Husodo yang menjabat sebagai Koordinator organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW). 

"Maka usulan dari TKN yaitu Mas Topan juga didrop. Itu yang menjadi alasan kenapa Mas Topan dan Mas Bambang didrop. Itu disepakati oleh semua pihak," kata politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. 

Sementara, anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman, mengatakan selama ini kubunya tidak mempermasalahkan siapa pun yang duduk di sana sebagai panelis. Termasuk dua nama yang akhirnya dicoret oleh KPU. 

BPN pun mempertanyakan mengapa kubu Jokowi-Ma'ruf justru terkesan alergi terhadap dua nama tersebut, yang memiliki rekam jejak anti terhadap korupsi. 

"Kami juga tidak paham dengan pihak sana (Jokowi-Maruf), mengapa seorang yang memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi malah ditakuti. Kalau bersih kenapa risih?" tanya Habiburokhman heran dalam keterangan tertulisnya. 

Sementara, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengaku sudah dihubungi oleh KPU bahwa namanya dicoret dari daftar panelis. Ia mengaku tidak mempermasalahkan namanya dicoret dan tidak lagi masuk ke dalam daftar panelis. 

"Sejak awal pun kami juga tidak pernah dihubungi oleh tim TKN 01 walaupun diusulkan oleh mereka. Namun, KPU memang meminta saya untuk menjadi panelis. Jadi, saya menganggapnya permintaan itu datang dari KPU dan bukan TKN," kata Adnan ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Sabtu (5/1). 

Tapi, menurutnya hal itu lebih baik. Sebab, kalau ICW dihubungi oleh TKN, maka akan terbentuk kesan mereka memihak salah satu kubu. 

Terkait dengan materi yang akan diusulkan oleh ICW di dalam debat capres, Adnan menyebut sudah sempat ada rapat khusus di kantornya yang membahas msalah tersebut. Walaupun sudah tidak lagi ada di dalam daftar panelis, namun ICW tetap akan menyiapkan materi usulan, seandainya diminta oleh KPU. 

"Kami sudah rapat khusus untuk mengidentifikasi kira-kira isu apa yang harus diangkat di dalam debat itu. Nanti, akan kami sampaikan secara tertulis ke KPU walaupun kami sudah dikeluarkan dari daftar panelis," tutur dia. 

Saat ditanya alasan di balik pencoretan namanya, Adnan mengaku tidak ingin berspekulasi. Ia juga tidak ingin berkomentar soal rumor penyebab namanya dicoret lantaran akan memasukan pertanyaan terkait kelanjutan pengusutan kasus Novel Baswedan. 

Menurut Adnan, seharusnya semua pasangan calon telah menyiapkan diri terhadap apa pun topik dan pertanyaan yang disampaikan di dalam debat nanti. 

"Namanya saja calon dan kita ingin menguji seberapa siap mereka menghadapi tema-tema tertentu dan yang menurut publik urgent untuk dibahas. Soal isu Novel kan baru asumsi saja, karena belum tentu juga kami akan menanyakan pertanyaan itu," kata Adnan. 

Alih-alih berspekulasi, ICW memilih menerima keputusan tersebut dengan besar hati. KPU pun, tutur Adnan, akan mengirimkan surat berisi permintaan maaf kepada ICW karena telah mencoret nama Adnan. 

Sementara, di dalam panelis debat dengan tema penegakan hukum pada 17 Januari mendatang, nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo resmi masuk. Bahkan, ia terlihat ikut hadir dalam rapat dengan semua anggota panelis pada pagi tadi. 

"Lho, kan (Pak Agus) sudah hadir di sini jadi panelis," kata Ketua KPU, Arief Budiman. 

Sebelumnya, juru bicara KPK, Febri Diansyah hanya mengonfirmasi pimpinan lembaga antirasuah itu baru sepakat untuk ikut terlibat dalam penggodokan materi debat. KPK belum memutuskan ikut hadir di dalam debat pada 17 Januari mendatang. 

"Terkait dengan apakah KPK akan hadir atau tidak pada kegiatan tanggal 17 Januari 2019, hal tersebut masih kami pertimbangkan dengan melihat aspek risiko independensi kelembagaan dan posisi sebagai institusi penegak hukum. Jadi, sejauh ini, KPK baru akan memutuskan ikut terlibat menyusun materi debat dengan panelis dan pakar lainnya," ujar Febri melalui keterangan tertulis pada Jumat (4/1) kemarin. 

Dengan demikian, maka diputuskan panelis debat capres gelombang pertama ada enam orang yakni Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Margarito Kamis, Bagir Manan, Bivitri Susanti, Hikmahanto Juwana dan Agus Rahardjo (Ketua KPK).