Alasan MA Diskon Vonis Bagi Idrus Marham: Penerapan Pasalnya Keliru

Menurut Abdullah, majelis hakim agung telah menjatuhkan vonis usai dilakukan pertimbangan yang ketat dan rasional. Namun, ukuran rasa keadilan berbeda. 

"Justru kalau disamakan malah tidak adil. Justru prinsip keadilan adalah ketidaksamaan, sedangkan prinsip hukum adalah kesamaan," tutur Abdullah pada Rabu malam. 

Sementara, terkait kontroversi akibat vonis Idrus berubah, ia menanggapi dengan santai bahwa hal tersebut karena publik tidak setuju dengan putusan hakim agung. 

"Apabila sependapat (dengan putusan hakim agung) lalu dikatakan putusan itu baik, sementara kalau tidak sependapat disebut tidak baik. Ini yang harusnya diberikan pembelajaran kepada masyarakat seolah-olah tidak terjadi satu sudut hukum ditunjuk dari sudut yang lain," kata dia lagi. 

Sementara, dari sudut pandang komisi antirasuah, mereka mengaku kecewa dengan putusan kasasi Idrus yang malah memotong hukuman dari semula lima tahun menjadi dua tahun. Namun, sebagai lembaga penegak hukum, komisi antirasuah tetap menghormati putusan dari MA. 

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan tak ingin mendebatkan alasan apa yang mendasari hakim agung menganulir putusan di pengadilan tingkat banding. Termasuk pasal apa yang seharusnya digunakan untuk menjatuhkan vonis kepada mantan Menteri Sosial itu. 

"Itu biarkan saja menjadi kajian dan ranah akademik oleh kampus-kampus atau masyarakat untuk melihat karakter korupsi seperti apa," kata Febri pada Rabu malam. 

Ia menjelaskan tidak berlebihan apabila komisi antirasuah merasa kecewa dengan putusan hakim agung. Pasalnya, proyek PLTU Riau-1 adalah proyek strategis pemerintah untuk menghasilkan daya energi listrik yang besar. 

"Selain itu, putusan ini juga menunjukkan apakah penegak hukum serius dan memiliki visi yang sama untuk memberantas korupsi," tutur dia lagi. 

Sementara, kuasa hukum Idrus Marham, Samsul Huda mengaku bahagia hakim agung menganulir putusan di pengadilan banding. Namun, ia masih merasa seharusnya kliennya diputus bebas dan dibebaskan dari semua dakwaan yang ada. 

Sebab, menurut Samsul, mantan Sekjen Partai Golkar itu tidak tahu menahu mengenai proyek PLTU Riau-1.

"Namanya hanya dicatut oleh saudari Eni Maulani Saragih yang menerima sejumlah uang dari proyek tersebut," kata Samsul. 

Menurut dia, sudah jelas fakta di persidangan proyek itu telah diatur oleh pihak lain. Padahal, di sesi persidangan pada tahun lalu terungkap fakta Idrus turut melobi pengusaha Johannes Kotjo agar bersedia memberikan uang bagi mantan anggota DPR dari komisi VII itu. 

Dalam persidangan juga terungkap Enny diminta oleh mantan ketum Partai Golkar, Setya Novanto, untuk mengawal proyek PLTU Riau-1 hingga tuntas. Maksud kata mengawal, memastikan partai pohon beringin mendapatkan fee dari proyek tersebut. 

Bahkan, menurut jaksa KPK, Idrus sempat meminta kepada Eni agar meminta uang ke Kotjo demi kepentingan pembiayaan munaslub Partai Golkar. Eni kemudian mengirimkan pesan pendek ke Kotjo agar memberinya uang senilai US$3 juta dan SGD$400 ribu. 

"Terdakwa selaku bendahara Munaslub Golkar meminta sejumlah uang kepada Johannes B. Kotjo," kata jaksa. 

Akhirnya permintaan itu dipenuhi. Kotjo mengirimkan duit sebanyak Rp4 miliar dalam dua kali pengiriman. 

Samsul menjelaskan tidak tertutup kemungkinan kliennya akan melakukan upaya hukum luar biasa. Namun, hal tersebut akan diputuskan usai berdiskusi. Upaya hukum yang dimaksud yakni mengajukan peninjauan kembali (PK). 

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb