Alasan Mega Tak Umumkan Sikap Politik di Rakernas: Ingin Jaga Jokowi

27 Mei 2024, 09:08 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) memegang tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (kiri) saat berjalan bersama di sela berlangsungnya Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (6/6/2023). (twitter.com/ganjarpranowo)

Intinya sih...

Megawati akan mengumumkan sikap politik PDI Perjuangan pada kongres PDIP 2025.
PDI Perjuangan ingin menjaga pemerintahan Jokowi hingga Oktober 2024 untuk mengamankan pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
PDIP bertekad mengawal sistem demokrasi agar tak terkikis dan mempertimbangkan apakah akan bergabung ke pemerintahan atau menjadi oposisi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tak mengumumkan sikap politik partainya pada penutupan Rakernas V di Ancol, Jakarta Utara. Megawati memberi kode akan mengumumkannya pada kongres PDIP yang digelar pada 2025.

Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima mengatakan PDI Perjuangan masih ingin menjaga pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo hingga Oktober 2024.

"Yang paling tepat memang pemerintahan baru mulai Oktober. Kalau sekarang memutuskan, kita ini commitee mengamankan pemerintahan Jokowi sampai oktober 2024. Buktinya menteri kita masih di dalam (kabinet)," ujar Bima, Senin (27/5/2024).

1. Pemerintahan Prabowo dimulai pada Oktober 2024

Acara Silaturahmi Halalbihalal dan Syukuran Abituren Akabri 1971-1975 di Kementerian Pertahanan (dok. Kemenhan)

Bima mengatakan, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka baru akan dimulai pada 20 Oktober 2024. Oleh karena itu, PDIP tak mau buru-buru memutuskan sikap politik.

"Pemerintahan Pak Prabowo baru akan Oktober, kok sekarang memutuskan, kan cara logikanya, nalarnya begitu. Jadi kami melihat nggege mongso (tak mau terburu-buru)," kata dia.

2. PDIP akan kawal proses demokrasi

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Utara. (Dok. YouTube PDIP)

Dalam kesempatan itu, PDIP bertekad mengawal sistem demokrasi yang dianggapnya semakin terkikis. PDIP tak ingin proses demokrasi yang terbentuk di Pilpres 2024 menghasilkan pemerintahan yang oligarki dan mengambil kebijakan berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu.

"Maka, Ibu Mega akan mencermati betul apakah pemerintahan ke depan perlu didukung di dalam atau tetap dalam posisi di parlemen untuk menguatkan fungsi check and balances. Tapi yang jelas, istilah oposisi gak ada, karna Ibu Mega tekankan, oposisi ini sebetulnya istilah yang tepat di sistem parlementer, kita sistem presidential. Maka dalam konteks inilah kita mengambil posisi untuk penguatan fungsi check and balances supaya ada partai yang tidak dalam satu barisan dengan pemerintah," kata dia.

3. Megawati minta semua kader ikut komandonya

youtube.com/pdiperjuangan

Sebelumnya, Megawati meminta kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk disiplin berada di bawah komandonya.

"Maka, sikap politik PDI Perjuangan didasarkan pada pemikiran, mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat dan lebih berdiri di atas kaki sendiri, itu lah landasan pilihan sikap politik kita," ujar Megawati, Minggu (26/5/2024).

"Makanya kalau gak ada yang ikut, gak berdisiplin dan tahu toh, Ibu mau ngapain? Nah," sambungnya.

Megawati mengatakan, perlu ada kalkulasi politik terkait sikap yang nantinya diambil PDIP untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau oposisi.

"Kan harus dihitung secara politik lho. Enak saja, ini kan wartawan paling tungguin iki. Sikap dari rakernas, tadi pagi saya baca Kompas, akan menentukan sikap blablabla, haha, aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang, haha, enak saja. Gue mainin dulu dong," kata dia.