Alasan Pengelola Makam Pahlawan Dialihkan dari Kemensos ke Kemhan

Yanto menjelaskan, rencana pengalihan ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan TMP agar lebih efektif. Selama ini, pengelolaan makam berada di Kemensos, sementara aspek protokoler dijalankan oleh TNI.

"Tujuannya adalah melestarikan nilai-nilai kepahlawanan yang nantinya itu akan bisa ditransfer melalui kegiatan bela negara dan sebagainya. Pertimbangannya bukan karena Kementerian Sosial tidak mampu, tetapi Kementerian Sosial saat ini sudah mengelola dengan baik, namun untuk lebih bisa lebih terintegrasi," ucapnya.

Ia menambahkan, integrasi ini diharapkan membuat pengelolaan lebih sederhana dan menyatu dalam satu sistem, tanpa mengurangi capaian baik yang sudah dilakukan Kemensos.

Kemhan juga ingin mengubah persepsi masyarakat terhadap TMP. Selama ini, TMP kerap dianggap sebagai tempat yang menyeramkan, padahal memiliki nilai sejarah dan edukasi tinggi.

Sebagai langkah konkret, Kemhan berencana merevitalisasi TMP dan menghadirkan fasilitas edukatif yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk belajar sejarah dan nilai kepahlawanan.

"Jadi intinya kita ingin bikin Taman Makam Pahlawan itu bukan sesuatu yang menakutkan tetapi sesuatu yang membanggakan. Dari situ bisa dieksplor bahwa jasa-jasa pahlawannya bisa diketahui oleh masyarakat. Harapannya ketika masyarakat itu bangga dengan pahlawannya, bangga dengan sejarahnya, akan berakhir dengan bangga dengan bangsanya. Dengan bangga dengan bangsanya pasti di situ akan bangkit rasa bela negara di setiap masyarakatnya," tutur Yanto.

Meski demikian, pengalihan penuh pengelolaan TMP belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini, proses masih menunggu perubahan undang-undang sebagai dasar hukum.

Yanto juga menegaskan, tidak akan ada pembentukan badan baru dalam pengelolaan TMP. Kemhan akan memanfaatkan satuan TNI yang sudah ada untuk menjalankan tugas tersebut, sembari memastikan transisi berjalan lancar hingga regulasi rampung.

"Semuanya kembali lagi kepada selesainya undang-undang. Karena saat ini kan undang-undangnya masih dalam proses perubahan. Sehingga nanti setelah undang-undangnya bisa dirubah, makanya saat ini adalah MoU-nya ada, MoU-nya transisi pengelolaan bersama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pertahanan. Belum dialihkan penuh, tapi pengelolaan bersama sampai nanti dasar hukumnya jelas baru nanti akan dialihkan secara penuh," imbuh dia.