Amnesty Minta Jokowi Bebaskan Tahanan yang Dijerat dengan UU ITE
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengapresiasi langkah Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang meminta DPR merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apabila aturan tersebut tidak memberi rasa adil pada masyarakat. Usman berharap hal tersebut bukan sekadar jargon belaka.
“Kami mengapresiasi pernyataan Presiden bahwa UU ITE harus memberi rasa keadlian kepada masyarakat, tetapi ini tidak boleh menjadi sekadar jargon. Langkah pertama yang harus dilakukan Presiden untuk menindaklanjuti pernyataannya sendiri adalah dengan membebaskan mereka yang dikriminalisasi dengan UU ITE, hanya karena mengekspresikan pandangannya secara damai,” kata Usman dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (17/3/2020).
“Pemerintah wajib menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk mereka yang memiliki pandangan bertentangan dengan pemerintah," tambahnya.
1. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi tak berhenti di revisi UU ITE
Usman menilai penting bagi pemerintah untuk menyadari bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak berhenti sampai di revisi UU ITE. Sebab, ada pasal dalam undang-undang lain yang juga sering digunakan untuk menjerat kebebasan berekspresi.
"Misalnya pasal makar dalam KUHP untuk menjerat orang Papua yang mengekspresikan pandangan mereka secara damai. Menjamin keadilan di tengah masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak diskriminatif," kata Usman.
“Di sisi lain, polisi juga harus menggunakan perspektif hak asasi manusia dalam menegakkan hukum agar tidak melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi,” ujarnya.