Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik biaya demokrasi di Indonesia yang sangat tinggi. Ia sebut ini menjadi masalah karena demokrasi yang dibangun dikuasai oleh pemilik modal bukan dengan cara substansial.
“Demokrasi kita menjadi demokrasi yang dikendalikan oleh cukong sebetulnya kalau mau jujur bicara. Baik itu untuk Pilpres mau pun lain-lain, sangat sedikit case yang tak terkait dengan itu,” kata Fadli Zon di diskusi virtual "Menyoal RUU Pemilu dan Prospek Demokrasi Indonesia", Selasa (8/6).
Baca Juga: Fadli Zon Unggah Foto Bahar bin Smith, Kemenkumham Jabar: Itu Editan!
1. Pemilihan Presiden hingga kepala daerah menjadi battle of billionaire
Pekerja logistik Pemilu 2019 memperhatikan surat suara Pileg 2019 sebelum dilipat dan didistribusikan ke TPS (IDN Times/Prayugo Utomo) Wakil Ketua Gerindra ini mengatakan persoalan demokrasi Indonesia sekarang bukan hanya prosedural, tetapi juga ‘corrupted democracy’ yang membuat demokrasi Indonesia mahal dan sangat mahal. Di dalam pertarungan untuk jabatan publik misalnya untuk presiden, DPR RI, dan DPRD provinsi menjadi ‘battle of billioner’.
“Menjadi pertarungan orang punya uang, orang kaya mempunyai modal atau orang yang punya cukong. Kalau demokrasi kita ini demokrasi yang disponsori para cukong, apa yang bisa diharapkan,” ujar Fadli Zon.
2. Fadli Zon sebut pemilik modal tinggal pegang 9 parpol untuk menguasai Indonesia
IDN Times/Irfan fathurohman Akhirnya yang terjadi sebuah oligarki, sebab pemilik modal kata Fadli, punya kepentingan di Indonesia cukup memegang 9 parpol. Oleh karena itu Fadli menyarankan adanya revolusi demokrasi.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
“Pegang saja sembilan orang plus beberapa, jadi tidak ada namanya rakyat itu, rakyat itu hanya jadi angka-angka saja. Ini menurut saya yang harus diubah total terkait dengan bagaimana partisipasi rakyat diterjemahkan secara substantif dan memang ada keterwakilan,” ucapnya.
3. Fadli menyayangkan pembahasan RUU Pemilu setiap menjelang Pemilu
Seorang pekerja tengah merampungkan pengerjaan kotak suara Pemilu 2019 di Gudang eks Bandara Polonia, Medan (IDN Times/Prayugo Utomo) Fadli Zon sangat menyayangkan pembahasan RUU Pemilu selalu diulang-ulang menjelang Pemilu. Menurutnya, itu pertarungan Parpol jangka pendek berdasarkan evaluasi kekuatan partai. Permasalahannya selalu sama, yang anggap sistem proporsional tertutup ini akan menguntungkan partai tertentu karena bisa mengendalikan orang-orang dan daulat partai makin kuat. Jika terbuka seperti pasar bebas dan seterusnya.
“Jadi menurut saya bukan di situ seharusnya pembicaraan demokrasi kita, tentu harus melalui proses filosofinya dulu apa, dasarnya ini apa, kita mau ke mana, kan demokrasi kita baru bicara sistem. Ini kebalik, kita bicara hal sangat teknis terkait sistem itu, kekuatan kepentingan politik jangka pendek, dan tidak bicara substansi. Bicaranya bagaimana soal menang, kalau bicara prospek tadi,” kata Fadli.
Baca Juga: Prabowo Tunjuk 5 Jubir Gerindra Minus Nama Fadli Zon, Kenapa?
