Analis Militer: Apa Urgensinya Masa Pensiun Panglima TNI Diperpanjang?

09 Nov 2021, 18:25 WIB

Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa menangis mendengar cerita paramedis (Youtube/TNI AD)

Jakarta, IDN Times - Analis militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai tidak ada urgensi memperpanjang usia pensiun perwira tinggi TNI, termasuk Panglima TNI. Bila wacana itu diwujudkan dengan mengubah aturan di dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, maka persepsi yang terbentuk di benak publik justru pemerintah dan DPR sengaja mengistimewakan Jenderal Andika Perkasa.

Sebab, selama ini tidak pernah terdengar wacana menambah masa pensiun perwira TNI di periode panglima sebelumnya. Namun, kini wacana tersebut sudah bergulir, bahkan sebelum Andika resmi dilantik Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjadi Panglima TNI. Diketahui, Andika bakal memasuki masa pensiun pada Desember 2022.

"Kalau mau mengubah usia pensiun kan berarti harus mengubah UU TNI, sedangkan itu tidak make sense (masuk akal). Apakah urgent undang-undang diubah hanya untuk akomodir penambahan masa kerja Pak Andika?" tanya Fahmi ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Selasa (9/11/2021).

Ia mengatakan bila masa pensiun Panglima TNI ditambah hingga 60 tahun, maka berpotensi menutup perwira tinggi lainnya untuk duduk di pucuk pimpinan. Sebab, banyak perwira TNI lainnya di bawah Andika yang memiliki kemampuan tidak kalah mumpuni.

"Kan gak fair juga hanya mengandalkan kemampuan Pak Andika hingga 2024. Sementara, ada banyak perwira tinggi TNI lainnya yang hebat-hebat," tutur lagi.

Berdasarkan aturan di dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, usia pensiun bagi perwira tinggi TNI adalah 58 tahun. Sedangkan, pangkat bintara dan tamtama pensiun di usia 53 tahun.

Namun, Fahmi memilih melihat lebih lanjut bagaimana wacana ini bergulir. Sebab, masih belum jelas apakah masa pensiun prajurit benar-benar akan diperpanjang. Bila usia pensiun ditambah, pangkat mana saja yang terkena dampak aturan tersebut.

Lalu, apa dampak bila usia pensiun Panglima TNI benar-benar ditambah tak lama setelah Andika ditunjuk jadi calon tunggal?

1. Wacana penambahan masa pensiun Panglima tidak baik bagi psikologis di tubuh TNI

Ilustrasi pasukan TNI Angkatan Laut memberikan penghormatan kepada 53 ABK KRI Nanggala yang gugur (Dokumentasi TNI AL)

Wacana masa pensiun Panglima TNI bakal diperpanjang kali pertama disampaikan Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari pada Senin, 8 November 2021. Ia memprediksi masa bakti Jenderal TNI Andika Perkasa bakal diperpanjang hingga 2024, yang notabene tahun kritis di bidang politik.

Di sisi lain, ia menyebut perpanjangan masa pensiun diprediksi bakal berlaku untuk perwira tinggi lainnya di TNI. Namun, ia berdalih tidak tahu persis apakah perubahan aturan itu hanya berlaku untuk Panglima atau keseluruhan prajurit di TNI. Kharis bahkan menyebut usulan melakukan revisi justru datang dari pemerintah.

Bila menelusuri ke belakang, Presiden Jokowi memang pernah menjanjikan merevisi UU Nomor 34 Tahun 2004 khususnya menyangkut perpanjangan batas usia pensiun prajurit yang pangkatnya perwira, tamtama dan bintara. Ketika berpidato di HUT ke-75 TNI pada 2020, Jokowi menjanjikan akan merevisi batas usia pensiun yang semula 53 tahun menjadi 58 tahun. Namun, ia tak menyebut perpanjangan batas usia pensiun bagi perwira tinggi seperti Panglima TNI.

"Ya memang selama ini mau direvisi kan, cuma belum mulai karena ini usulan dari pemerintah," ujar Kharis di kompleks parlemen, Senayan, pada Senin kemarin.

"Kalau naik dua tahun ya artinya bisa (pensiun) sampai 60 (tahun). Saya tidak ngomong pasti diperpanjang atas nama Andika sendiri tapi yang jelas saya punya keyakinan (Andika Perkasa jadi Panglima TNI) bisa sampai umur 60, jadi artinya bisa sampai 2024," katanya.

Menurut Fahmi, bila usia pensiun bagi Panglima TNI ikut diperpanjang maka bakal melukai matra lain di institusi TNI. Apalagi seharusnya pucuk pimpinan di TNI pada tahun ini dipegang oleh matra laut.

"Kalau soal solidaritas di TNI itu sih tetap akan mantap. Mereka tidak akan melakukan penolakan atau resistensi. Tapi, kondisi psikologis juga harus dipahami, maka seharusnya (proses pergantian Panglima TNI) tidak menjadi sesuatu yang berlebihan. Yang semula (pergantian Panglima TNI) tak bermasalah malah jadi masalah," kata Fahmi.

Ia menegaskan jangan sampai karpet merah bagi Andika menuju ke kursi Panglima ikut ditambah dengan fasilitas lain, seperti penambahan masa pensiun. "Kan belum tentu wacana ini bakal digulirkan bila orang lain yang ditunjuk jadi Panglima TNI," tuturnya.

2. Presiden revisi aturan lewat Perppu bila ada situasi yang darurat

Presiden Jokowi Video Call dengan Suster Fira (Tangkapan Layar IG TV @jokowi)

Kini tersedia dua opsi bila ingin mengubah isi UU Nomor 34 Tahun 2004 mengenai TNI. Bisa dengan melalui rapat bersama DPR dan melakukan revisi. Tetapi, kata Fahmi, konsekuensinya memakan waktu lama. Ia menilai Andika bisa saja sudah pensiun ketika revisi undang-undangnya disetujui.

Cara kedua, Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (Perppu). "Tetapi, kan presiden tidak bisa sembarangan mengeluarkan Perppu. Harus ada kondisi darurat untuk bisa mengeluarkan itu. Perppu itu kan ibarat kartu sakti yang dimiliki oleh presiden," ujar Fahmi.

Ia pun mengaku kecewa lantaran DPR mendukung wacana perpanjangan usia pensiun Panglima TNI. Padahal, justru DPR yang menjadi garda terdepan mempertanyakan urgensi langkah tersebut.

"Jangan semua hal itu dimasukan ke dalam kepentingan taktis dan jangka pendek," katanya.

Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi TNI pun, kata Fahmi, juga bakal menimbulkan masalah. Sebab, jumlah jenderal yang non-job atau menganggur diprediksi bakal bertambah. Padahal, kata Fahmi, isu non-job sedang coba dituntaskan hingga 2024 mendatang.

"Ini kan kita sedang serius dalam membangun profesionalisme TNI agar menjadi institusi yang semakin tangguh dan disegani," tutur dia.

3. Jenderal Andika punya hak sampaikan masukan agar masa pensiun Panglima TNI tak perlu diperpanjang

Rekam jejak Jenderal Andika Perkasa, calon tunggal Panglima TNI pilihan Presiden Joko "Jokowi" Widodo hingga Desember 2022 (IDN Times/Aditya Pratama)

Fahmi juga menyebut Andika punya hak menyampaikan pertimbangan yang objektif kepada presiden terkait usia pensiun Panglima TNI. Andika disebut bisa memaparkan kekurangan dan kelebihan kebijakan bila usia pensiun Panglima TNI malah diperpanjang.

"Dengan begitu, ia juga ikut memikirkan tidak saja kepentingannya tetapi juga organisasi secara jangka panjang," ungkap Fahmi.

"Dia bisa saja bersuara dan kalau sampai ia bersuara demikian artinya Pak Andika memang layak dipilih jadi Panglima TNI. Bahkan, ia bisa dikatakan Panglima TNI yang punya visi. Itu kalau dia bersuara," kata dia.