Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Presiden RI, Prabowo Subianto resmi melantik menteri di Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025. (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Presiden RI, Prabowo Subianto resmi melantik menteri di Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

  • Pergantian menteri di kabinet mempertimbangkan kekuatan partai, seperti kasus Bahlil Lahadalia yang dipertahankan meski kinerjanya buruk.

  • Prabowo sekarang tak bisa didikte dan punya kendali penuh terhadap kabinetnya, dengan menggeser orang-orang dekat Jokowi.

  • Gerindra mendominasi di kabinet Prabowo, menunjukkan penyeimbangan kekuatan politik di koalisi pemerintahan saat ini.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto momen perombakan kabinet bisa terjadi kapanpun dan tak ada yang dapat menebak. Sebagai contoh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani baru tahu akan dicopot satu jam sebelum upacara pelantikan di Istana Kepresidenan.

Begitu pula dengan mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. Ketika dikabarkan hendak diganti, ia sedang mengikuti rapat kerja di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Baik Sri Mulyani dan Budi Arie dicopot pada 8 September 2025. Seminggu kemudian Prabowo kembali melakukan kocok ulang kabinet pada 17 September 2025.

"Reshuffle itu menjadi sesuatu yang lumrah. Proses ini akan menjadi normalitas baru. Itu sebabnya IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) kita juga gak drop kan. Biasa aja. Jadi, orang sekarang menilai reshuffle itu sesuatu yang biasa," ujar Arya ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Sabtu (20/9/2025).

"Kalau dia (menteri-menteri) gak performed bisa digeser saja. Baik juga sebenarnya hal ini. Meskipun ini menimbulkan ketidakpastian, menteri-menteri tentu dag-dig-dugnya bisa panjang," imbuhnya.

Tetapi, di sisi lain, momen perombakan mendadak itu akan mendorong para menteri untuk bekerja dengan lebih baik. Sebab, bila tidak bekerja dengan baik, mereka akan dicopot.

Lalu, mengapa sejumlah menteri yang kerap dikeluhkan publik seperti Bahlil Lahadalia tetap dipertahankan?

1. Pergantian menteri di kabinet juga mempertimbangkan kekuatan partai

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan SPBU swasta akan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) mentah dari PT Pertamina (Persero). (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Lebih lanjut, Arya memahami ada sejumlah menteri yang kinerjanya dipandang buruk oleh publik. Salah satunya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu kini sedang jadi sorotan lantaran dianggap menjadi penyebab terjadi kelangkaan stok BBM di SPBU swasta.

Tetapi, dalam pandangan Arya, pergantian menteri di kabinet juga mempertimbangkan kekuatan partai politik. Di dalam pemilu 2024 lalu, Golkar menjadi juara kedua di dalam pemilihan legislatif. Partai dengan lambang pohon beringin itu berhasil meraup 23.208.654 suara.

Angka itu bahkan lebih besar dari suara yang diraih oleh partai penguasa yakni Gerindra. Partai yang dipimpin oleh Prabowo itu meraup 20.071.708 suara. Alhasil, Prabowo harus berhitung bila ingin menggeser Bahlil.

"Presiden tentu juga mempertimbangkan kekuatan partai di kabinet. Untuk mengganti orang seperti Bahlil tentu prosesnya tidak mudah dan cepat, apalagi dia ketum partai. Presiden harus berpikir berkali-kali dan lebih matang," tutur dia.

2. Prabowo sekarang tak bisa didikte dan punya kendali penuh

Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Osaka untuk menuju ke New York, Amerika Serikat. (Dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden)

Bila dilihat dari sejumlah nama menteri yang digeser, ada nama-nama individu yang diketahui dulu dekat dengan Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo. Dua di antaranya yang digeser adalah Budi Arie Setiadi dan Hasan Nasbi. Posisi Hasan kini diisi oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo.

Tetapi, Arya tidak ingin menggunakan pandangan Prabowo mulai melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi lewat perombakan kabinet. Ia menilai yang terjadi mantan Menteri Pertahanan itu kini memegang kendali penuh terhadap pemerintahannya.

"Jadi, dia bisa geser siapapun dengan preferensi politik manapun, termasuk orang yang dekat dengan Pak Jokowi atau ketua umum partai," katanya.

3. Gerindra kini lebih mendominasi di kabinet Prabowo

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Arya juga menilai lewat dua reshuffle, Prabowo ingin melakukan penyeimbangan kekuatan politik di koalisi. Sebagai partai penguasa, kata Arya, Prabowo tentu juga berpentingan untuk memastikan Gerindra mendapatkan porsi strategis dan seimbang dalam postur kementerian.

Berdasarkan penghitungan IDN Times, Gerindra kini mendominasi di kabinet dan mengisi 19 kursi menteri atau wakil menteri atau utusan khusus. Sementara, Golkar kini mendapat 10 kursi di kabinet.

Berikut daftar lengkap kursi menteri atau wakil menteri yang diisi oleh perwakilan Partai Gerindra:

  1. Djamari Chaniago: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

  2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara

  3. Sugiono: Menteri Luar Negeri

  4. Supratman Andi Agtas: Menteri Hukum

  5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan

  6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman

  7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

  8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi

  9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah

  10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital

  11. Muhammad Syafi'i: Wakil Menteri Agama

  12. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan

  13. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

  14. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian

  15. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

  16. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga

  17. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah

  18. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan

  19. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi

Sementara Berikut daftar lengkap kursi menteri atau wakil menteri yang diisi oleh perwakilan Partai Golkar:

  1. Bahlil Lahadalia: Menteri ESDM

  2. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital

  3. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

  4. Agus Gumiwang: Menteri Perindustrian

  5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruan (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional

  6. Maman Abdurahman: Menteri UMKM

  7. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

  8. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

  9. Dyah Roro Esty: Wakil Menteri Perdagangan

  10. Ace Hasan Syadzily: Gubernur Lemhanas

Dalam pandangan Arya, wajar bila kini kursi menteri di kabinet didominasi oleh politisi Partai Gerindra. Sebab, presiden saat ini berasal dari partai tersebut.

"Dulu kan ketika pemenang pemilunya dari Partai Demokrat, menteri juga banyak dari sana. Maka, kini kan (kursi) harus diberikan kepada Partai Gerindra karena mereka partai presiden. Presiden juga kepercayaan di kabinet dengan menempatkan lebih banyak orang dari Partai Gerindra," katanya.

Editorial Team