Analis Politik: Kegusaran Jokowi Wajar, Sudah Tak Lagi Jabat Presiden

Lebih lanjut, Bawono mengatakan, dalam kasus tuduhan ijazah sarjana Jokowi palsu, sudah tepat bila hal tersebut dibawa hingga ke ranah hukum. Sebab, jalur itu dipilih bila opsi politik tidak berhasil.

"Agar jadi pendidikan bagi kita semua bahwa kalau secara politik suatu masalah tidak ketemu ujungnya atau komprominya, memang jalan di jalur hukum yang bisa menyelesaikan," katanya.

Apalagi Jokowi, kata Bawono, sudah bersedia menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Meskipun hasil pengecekan dari salinan ijazah disebut Polri asli.

Dalamn kasus perebutan Partai Demokrat, SBY akhirnya membawa perkara tersebut hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sehingga, akhirnya Kementerian Hukum dan HAM kala itu memutuskan kepemimpinan Demokrat yang sah ada di bawah kendali Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sementara, terkait isu pemakzulan Gibran dari kursi wakil presiden, apa yang dilakukan oleh Prabowo dengan bersikap pasif, dinilai sudah benar. Sebab, bola kini ada di pihak parlemen.

"Karena yang tertuduh kan adalah wakilnya. Jadi, sebaiknya Pak Prabowo memang tak merespons. Biarkan proses itu ada di DPR," kata Bawono.

Sikap terhadap dorong pemakzulan Gibran, diakui Bawono ditunggu-tunggu oleh publik. Meskipun di atas kertas melihat dari komposisi partai pendukung dan oposisi, aspirasi itu bakal sulit diwujudkan. Sebagian besar partai politik di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendukung Prabowo-Gibran.

PDI Perjuangan (PDIP) tak sepenuhnya menjadi oposisi, sebab di berbagai kesempatan mereka ikut berada di barisan pendukung pemerintah. Bawono tak menampik bisa saja Prabowo menginstruksikan orang kepercayaannya di DPR untuk menindak lanjuti seruan pemakzulan Gibran.

"Tetapi, yang harus diingat di parlemen itu bukan hanya Partai Gerindra. Partai-partai politik lain, termasuk PDIP belum tentu memiliki keinginan yang sama," tutur dia.

Bawono juga menjelaskan sebelum diambil keputusan, para elite akan mempertimbangkan apakah pemakzulan Gibran bakal menimbulkan gempa politik. Partai politik enggan menindak lanjuti aspirasi para purnawirawan TNI bila tidak ada keuntungan yang mereka rasakan.

"Jangan-jangan benefitnya tidak terlalu besar, sedangkan gempa (politiknya) jauh lebih besar sehingga bisa menciptakan instabilitas. Elite kan pasti berpikir seperti itu," kata Bawono.

Ia mengatakan elite bisa membuat reformasi bila tercapai dua hal. Satu, apakah perubahan itu bakal menguntungkan mereka secara politik dan ekonomi. Kedua, bila ada gelombang tekanan yang besar. Contohnya, kata Bawono, aksi demonstrasi besar Mei 1998.

"Elite kan terpaksa harus mereformasi dirinya," tutur dia.

Bahkan, ada faktor ketiga yang memaksa elite terpaksa berubah yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai saat ini elite-elite politik sedang berhitung apakah ada keuntungan yang diperoleh bila ikut mendorong pemakzulan Gibran.

"Mungkin salah satu keuntungan yang dihitung yaitu apakah salah satu dari kumpulan elite itu bisa menggantikan Gibran sebagai wapres. Dari partai mana, Demokrat kah, Gerindra kah. Jangan-jangan setelah memakzulkan Gibran, mereka malah jadi tidak solid dan berebut kursi wapres," katanya.