Jakarta, IDN Times - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kabar Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.
Dalam pernyataannya, SBY menilai perubahan sistem di tengah tahapan pemilu bisa menimbulkan kekacauan politik.
Anas justru mengkritisi pernyataan SBY. Dia mengingatkan, sistem pemilu pernah berubah saat SBY menjabat sebagai presiden. Saat itu, tak terjadi kekacauan politik seperti yang dikhawatirkan SBY.
"Maaf, sekadar menuliskan fakta kecil terkait pemilu 2009 yg juga terjadi pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak mungkin beliau lupa atas peristiwa pemilu 2009 tersebut yang alhamdulillah tidak terjadi chaos, melainkan baik-baik saja," kata Anas dalam pernyataan di jejaring media sosial Twitter pribadinya, Senin (29/5/2023).
Anas menjelaskan, perubahan sistem Pemilu 2009 terjadi pascaputusan MK pada 23 Desember 2008. Bahkan pemungutan suara yang digelar pada 9 April 2009 terbukti berjalan lancar dan tidak ada chaos politik.
Oleh sebab itu, Anas mengimbau SBY agar tidak asal membuat pernyataan. Menurut dia, pernyataan SBY itu hanya menimbulkan kecemasan dan kegaduhan.
Anas menuturkan, SBY lebih baik berargumen menyampaikan setuju atau tidak setuju saja terkait sistem proposional tertutup.
"Jadi lebih baik Pak SBY tidak bicara chaos terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan. Cukuplah bicara dalam konteks setuju atau tidak. Itu perihal perbedaan pendapat yang biasa saja," imbuh dia.
Sebelumnya, SBY menyebut perubahan sistem Pemilu ke proporsional tertutup akan membawa krisis ke KPU dan parpol. Hal itu disampaikannya sebagai respons kabar dari pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, yang menyebut MK akan mengabulkan sistem proporsional tertutup.
"Jika yang disampaikan Prof Denny Indrayana reliable, bahwa MK akan menetapkan sistem proporsional tertutup, dan bukan proporsional terbuka seperti yang berlaku saat ini, maka hal ini akan menjadi isu besar dalam dunia politik di Indonesia," kata SBY dalam keterangan tertulis, Minggu (29/5/2023).
Terkait perubahan sistem pemilu, menurut SBY, ada tiga pertanyaan besar yang menjadi perhatian publik, mayoritas parpol, dan pemerhati pemilu.
"Pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses sudah dimulai? Ingat DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan keos politik," ujar SBY.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.