Jakarta, IDN Times - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mengintai sejumlah wilayah restorasi gambut pada 2023.
Menurut studi berjudul Kerentanan Karhutla 2023 pada Wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Indonesia oleh Pantau Gambut, ditemukan 16,4 juta hektare area gambut di Indonesia rentan terbakar. Provinsi Papua Selatan, menjadi salah satu daerah dengan KHG rentan terbanyak.
Sementara, Peneliti dan Analis Data Pantau Gambut, Almi Ramadhi, menyebut ada tiga kategori kelas kerentanan karhutla di area gambut.
Pertama kerentanan tinggi (high risk) dengan total keseluruhan 3.844.243,48 hektar, kerentanan sedang (medium risk) 12.608.309,49 hektare, dan kerentanan minimum (low risk) seluas 7.765.938,38 hektare.
“Jika melihat dari proporsi area KHG yang rentan terbakar, Provinsi Papua Selatan menjadi provinsi dengan KHG rentan terbanyak, diantaranya 97 persen dari total 1.421 hektare area KHG Sungai Ifuleki Bian–Sungai Dalik berada pada tingkat kerentanan tinggi,” kata Almi di Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Kemudian jika merusuk pada sisi luasan area, Pantau Gambut menemukan wilayah dengan risiko tinggi terluas pada Provinsi Kalimantan Tengah, dengan total luasan lebih dari 1,13 juta hektare persegi yang tersebar pada 13 KHG.
“Ironisnya, KHG Sungai Kahayan–Sungai Sebangau dengan daerah high risk terluas ini berada di dalam lokasi eks-PLG (Proyek Pengembangan Lahan Gambut) 1 juta hektare pada masa Soeharto, dan saat ini sebagian eks-PLG menjadi bagian dari proyek Food Estate,” ujarnya.
Pantau Gambut juga menemukan kemunculan 1.275 titik panas atau hotspot dengan indikasi Karhutla pada Januari-Februari 2023. Berdasarkan citra satelit, ada 381 titik panas berada di wilayah high risik dan 520 titik panas pada wilayah medium risk.
“Temuan-temuan di atas mengindikasikan adanya korelasi antara ekosistem gambut, kerentanan karhutla, dan kebakaran berulang,” ujarnya.
Campaigner Pantau Gambut, Wahyu Perdana, menilai kemunculan ancaman Karhutla di Indonesia yang kembali terjadi lantaran pemerintah cenderung abai terhadap restorasi gambut.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo dinilai hanya melakukan aksi seremonial mencegah karhutla, dengan mengancam mencopot pejabatan TNI dan Polri jika kebakaran besar terjadi.
Ancaman ini, menurut Wahyu, mengindikasikan pemerintah gagal paham dan belum menyebuth solusi untuk menangani akar masalah karhutla.
“Pemerintah gagal memahami akar permasalahan karhutla. Akibatnya penanganan karhutla hanya berfokus pada pemadaman api tanpa menyentuh masalah substantif, yaitu kerusakan ekosistem gambut yang memperparah dampak kebakaran,” tuturnya.