Jakarta, IDN Times - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyampaikan anggaran kementeriannya kena pangkas Rp7,27 triliun. Mu'ti mengatakan, mulanya anggaran di Kemendikdasmen terkena efisiensi Rp8,03 triliun, tetapi direvisi.
"Dengan demikian, total anggaran Kemendikdasmen dengan penyesuaian ini meningkat dari Rp25,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun atau hanya sekitar 3,6 persen dari total anggaran pendidikan yang mencapai Rp724,2 triliun," ujar Abdul Mu'ti saat rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Abdul Mu'ti mengatakan, belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp1,64 triliun tak terkena efisiensi. Kemudian, belanja sosial seperti program Indonesia Pintar Rp9,6 triliun dan tanggap darurat Rp22,5 miliar juga tidak terkena pemangkasan.
"Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp11,5 triliun, nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-ASN yang dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per orang per bulan," ucap dia.
Selain itu, pelaksanaan pendidikan profesi guru, baik untuk ASN dan non-ASN yang belum memiliki sertifikasi profesi tetap juga tidak terkena efisiensi.
"Sejalan dengan arahan Bapak Presiden, meskipun pemerintah belum bisa menyediakan secara penuh untuk 806 ribu orang, hampir separuhnya tetap dapat dibiayai tahun 2025," kata dia.
"Jadi yang sudah disepakati sekitar 400 sekian ribu untuk PPG tahun 2025," ucap dia.