Anggaran Makan Petugas KPPS Sleman Dipangkas, Anies: Untung Ketahuan

28 Jan 2024, 20:22 WIB

Anies Baswedan (IDN Times/Muhammad Iqbal)

Jakarta, IDN Times - Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, angkat bicara soal peristiwa pemotongan anggaran konsumsi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sleman, Yogyakarta.

Anggaran konsumsi yang semula Rp15 ribu berubah menjadi konsumsi yang harganya hanya Rp2.500. Diduga kuat anggaran dari KPU Sleman diberikan oleh vendor pertama ke vendor kedua. Anies pun melempar lelucon untuk hal itu.

"Nomor satu, untung ketahuan ya. Alhamdulilah! Coba tuh kalau gak ketahuan, bisa repot kita. Kedua, bila ada hal serupa, laporkan, umumkan apa sih yang ditakutkan oleh koruptor itu? Jadi, ketahuan, terinformasikan dan transparansi," ujar Anies di Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/1/2024).

Setelah itu, kata dia, hukuman lain yang ditakutkan oleh koruptor adalah dimiskinkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendorong bila ada penyimpangan agar rakyat sama-sama mengawasi dan laporkan ke ruang publik.

Sementara, Ketua KPU Sleman, Baehaqi, membenarkan adanya dugaan pemotongan anggaran konsumsi tersebut. Vendor kedua mengakui mengalokasikan lagi proyek konsumsi itu ke vendor ketiga karena khawatir tidak mampu memenuhi permintaan konsumsi bagi 24.199 petugas KPPS.

1. Anies ingatkan bila tetap bersikap netral tak lagi perlu kerja tambahan

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan saat berkampannye di Bogor. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, Anies kembali mengingatkan, bila sikap netral yang dijunjung tinggi, maka tak lagi perlu kerja tambahan. Sementara, bila cawe-cawe, maka butuh kerja tambahan.

"Intervensi butuh uang tambahan karena itu tak usah cari kerja tambahan. Kerjakan saja yang seharusnya tidak perlu tambahan. Cukup netral saja," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dalam kasus tersebut, vendor ketiga bernama Shinta Catering Service membuat pernyataan tertulis. Mereka mengaku tidak bermitra langsung dengan pengguna, yaitu KPU Sleman.

"Kami yang terlibat dalam pengadaan produk boga hanya mengerjakan pesanan sesuai kesepakatan dengan vendor atau pihak yang memesan kepada kami dalam hal ini PT Jujur Kinaryo Projo," ujar perwakilan manajemen Shinta Catering, Yashinta dalam keterangan tertulis pada 26 Januari 2024.

Mereka pun menyesalkan atas banyaknya keluhan yang masuk terkait ragam boga yang tersedia.

"Kami berkomitmen untuk terus memberikan servis terbaik kepada pelanggan-pelanggan kami," tutur dia lagi.

2. KPU Sleman putus kontrak dengan vendor usai upacara pelantikan petugas KPPS

Snack saat pelantikan KPPS Sleman. (Twitter.com/yourfutureasset)

Setelah jenis snack pelantikan KPPS Sleman menjadi perbincangan luas di media sosial, Ketua KPU Sleman, Baehaqi, mengambil sikap dengan . Ia baru memutuskan kontrak dengan vendor pembuat makanan. Sementara, pelantikan puluhan ribu petugas KPPS sudah terjadi pada 25 Januari 2024 lalu.

"Setelah melakukan klarifikasi, KPU Sleman telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada pihak penyedia atau vendor karena telah mengingkari perjanjian atau wanprestasi. Kami tidak akan menggunakan jasa yang bersangkutan lagi di kemudian hari," ujar Baehaqi.

Diketahui, keluhan tentang jenis konsumsi yang disediakan untuk pelantikan lebih dari 24 ribu petugas KPPS Sleman menjadi viral di media sosial. Mereka merasa kecewa dengan sajian konsumsi berupa cemilan pastel, roti, dan air mineral kemasan gelas yang disuguhkan.

"Sekelas KPU kabupaten menyediakan konsumsi untuk pelantikan KPPS serentak se-kabupaten seperti ini? Sudah tidak ada uang transport dan makan siang. Snack tidak jauh beda dengan snack di lelayu @KPUSleman @Humas_KPUDIY @KPU_ID @IniSleman," cuit seorang warganet.

3. KPU pusat telusuri peristiwa pemotongan anggaran di Banten dan Sleman

Anggota KPU RI, August Mellaz (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Peristiwa konsumsi bermasalah karena diduga terjadi pemotongan anggaran tidak hanya terjadi di Sleman. Hal serupa juga terjadi di Banten. Komisioner KPU, August Mellaz, mengatakan, pihaknya segera menelusuri peristiwa tersebut.

"Memang itu ada insiden ke sana, tapi segera itu ditelusuri oleh pihak KPU RI. Kalau di daerah itu yang muncul kan di Sleman dan di daerah Banten. Itu memang gak boleh sama sekali. Kita gak tolerir sama sekali," ujar August Mellaz di Pasar Minggu.

August mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengusut laporan-laporan mengenai dugaan tersebut. Dia memastikan akan menelusuri pihak yang terlibat dalam perkaran dugaan penyunatan anggaran itu.

"Iya (diusut). Kalau sementara ini kan penjelasannya itu pengadaan barang jasa kan lewat e-catalog. Kemudian kita sudah dapatkan kalau informasinya ya. Karena ini kan situasi yang anggarannya memang distribusinya ke satuan kerja di tingkat kabupaten/kota. Jadi menggunakan e-catalog kemudian dapat vendornya. Itu nanti pasti akan kita telusuri dan itu tidak bisa ditoleransi," tutur dia lagi.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.