Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Benny Rhamdani membantah melakukan upaya melindungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Sebab, selama pelaksanaan Pemilu 2019, sejumlah dugaan kecurangan telah dilayangkan kepada KPU RI. Itu dilakukan peserta pemilu dan masyarakat.
Politikus dari Partai Hanura itu mengaku sengaja melakukan kunjungan ke KPU RI sebagai bentuk pengawasan.
“Ini minimal bagian dalam bentuk penjelasan ke publik atas pemberitaan- pemberitaan yang dibentuk berbagai pihak, seolah-oleh KPU tidak dapat dipercaya,” kata Benny saat konferensi pers di KPU RI, Rabu (8/5).
Para senator, kata Benny, sudah pasti mempercayai validasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU RI, sebab mereka wakil dari 34 provinsi.
“Situng ini zero persen, Situng ini bisa dijadikan alat atau sistem kecurangan, apalagi dengan tuduhan terstruktur sistematis dan massif,” ucap dia.
Sehingga, kata dia, pengawasan langsung dinilai sangat dibutuhkan. Padahal, di sisi lain, KPU RI harus menjalankan tugas secara independen.
Benny terlihat begitu menggebu-gebu ketika menyampaikan pandangannya di KPU RI. Ia memberikan dukungan terhadap KPU, tapi di sisi lain ia juga meminta semua pihak mengelola demokrasi.
“Mempertanggungjawabkan setiap proses dari demokrasi itu sendiri. Tentu kami setiap dua bulan turun ke daerah ketemu masyarakat, kemudian menyampaikan informasi-informasi seperti ini,” kata dia.
Sebelum Benny dan anggota DPD RI lainnya datang ke KPU RI dengan alasan memberikan dukungan, jauh hari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD bersama tokoh nasional yang tergabung dalam Suluh Bangsa sudah datang memberikan dukungan serupa. Lebih tepatnya, mereka mengantisipasi delegitimasi KPU RI.
Namun, Benny membantah jika kedatangannya kali ini juga untuk membela KPU RI. “Tentu kami berada pada posisi pada siapa pun yang datang, tokoh-tokoh nasional mendukung KPU. Mungkin tujuan dan maksudnya sama dengan apa yang kami lakukan hari ini,” kata dia.
Ia pun mengklaim kunjungan kali ini adalah murni tugas sebagai anggota DPD RI Komite I. “Yang jelas bagian dari tugas kelembagaan politik DPD RI, Komite I bagian dari pengawasan. Itu pengawasan yang tematik tadi, itu tidak lepas adalah hasil pengawasan kami di daerah,” kata dia.
Benny mengklaim keingintahuannya atas pemberitaan miring terkait KPU RI di media massa, semakin menguatkan langkahnya melakukan 'sidak' ke KPU RI.
“Apa benar apa yang dikembangkan dan berkembang? Jadi, tidak ada kaitan dengan upaya kami melindungi KPU, tidak. Atau melakukan pembelaan? Gak,” kata Benny, kepada IDN Times.
Benny tidak menutup mata ketika jajaran KPU RI melakukan kesalahan ketika input data formulir C1 ke Situng. Namun, anggota DPD RI Dapil Sulawesi Utara ini menyebutkan ada 248 temuan dari 579.723 formulir C1 atau 0,05 persen.
“Kemudian harus dibuktikan, karena seolah-olah ada temuan kecurangan puluhan ribu dokumen yang merasa ini adalah bagian dari kecurangan. Ternyata, KPU memberikan keterangan bahwa temuan itu tidak terkait dengan angka-angka suara, baik kontestasi Pilpres, Pileg, maupun DPD RI,” kata dia.