Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I Bobby Adhityo Rizaldi menyambut baik keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, yang menegaskan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) tetap boleh ikut seleksi masuk jadi prajurit TNI.
Meski begitu, Bobby mengusulkan, agar tetap dilakukan tes khusus untuk memeriksa apakah calon prajurit TNI itu sudah terpapar paham atau ajaran terlarang seperti komunisme.
"Selain itu, juga harus dicek apakah calon prajurit sudah terpapar paham radikalisme. Saya yakin TNI sudah memiliki cara indoktrinasi sendiri melalui tes psikologis atau tes wawasan kebangsaan, untuk memastikan bahwa calon prajurit itu memang aman, memiliki semangat pengabdian yang tinggi dan pasti melindungi warga negaranya," kata Bobby kepada media di Jakarta, Jumat (1/4/2022).
Bobby berharap dengan adanya penegasan tersebut, maka bisa menghapus praktik semacam tes litsus ketika dilakukan rekrutmen calon prajurit TNI atau aparatur sipil negara (ASN). Di sisi lain, TNI juga bisa mencermati respons publik, apakah praktik tersebut masih terjadi di lapangan.
"Publik sebenarnya juga menanti apakah rangkaian tes yang dilakukan oleh TNI bisa mencegah adanya paham-paham yang dilarang masuk ke tubuh TNI. Kan, tidak mungkin juga TNI akan mengumumkan sekian orang yang keturunan TNI mendaftar ke TNI. Tidak mungkin begitu," tutur dia.
Bobby pun mendukung penuh TNI membuka kesempatan bagi siapa pun mendaftar menjadi prajurit militer. Tetapi jangan ada tes-tes yang dikurangi.
"Jangan kemudian tes akademik dikurangi. Begitu juga tes renang (yang bakal dihapus) dengan alasan pemerataan. Sekarang, ketika tes itu masih diberlakukan saja masih banyak terjadi dinamika di Papua," kata politikus dari Partai Golkar itu.
Apa dampak penghapusan ketentuan anak anggota PKI tak boleh mengikuti seleksi menjadi prajurit TNI?