Anggota DPR: Banjir Bandang Sumatra Sinyal Keras Kerusakan Hutan

Johan menilai banjir bandang yang terjadi merupakan konsekuensi langsung dari degradasi ekosistem hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Ia mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni segera mengambil langkah cepat dan korektif.

Ia meminta Menhut melakukan audit menyeluruh terhadap izin dan aktivitas pemanfaatan kawasan hutan di daerah terdampak. Ia juga mendorong penindakan tegas terhadap praktik pembalakan liar dan aktor yang terlibat dalam mafia kayu.

Selain itu, Johan menekankan pentingnya restorasi hutan dan rehabilitasi DAS berbasis peta fungsi kawasan, serta penguatan sistem mitigasi dan peringatan dini di wilayah rawan.

“Kami menilai bahwa banjir bandang ini adalah konsekuensi langsung dari degradasi ekosistem hutan dan daerah aliran sungai (DAS),” kata dia.

Menurut Johan, pemerintah tidak bisa terus-menerus bersikap reaktif setelah bencana terjadi. Banjir besar di Sumatra menegaskan perlunya reformasi tata kelola hutan secara menyeluruh.

Ia juga mendorong agar pembahasan RUU Kehutanan dipercepat untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas negara.

“Kita tidak bisa terus menerus hanya bereaksi setelah bencana terjadi. Banjir bandang ini mempertegas perlunya reformasi tata kelola hutan,” ujarnya.

Johan turut menyampaikan duka cita mendalam terhadap korban jiwa banjir besar di Sumatra. Ia menyampaikan rasa simpatik atas kerugian besar yang dialami masyarakat setempat.

“Saya menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa dan kerugian besar yang dialami masyarakat akibat banjir bandang di berbagai wilayah Sumatra,” kata dia.

Pemerintah telah menetapkan banjir bandang di Sumatra sebagai status tanggap darurat, membuka jalan bagi percepatan mobilisasi logistik, alat berat, tenaga SAR, dan dukungan lintas instansi.

Menteri Koordinator PMK Pratikno memastikan seluruh daerah terdampak telah menetapkan status darurat bencana, yang memungkinkan pemerintah pusat mengerahkan sumber daya penuh sesuai ketentuan hukum.

“Dengan adanya penetapan status darurat, tidak ada hambatan administratif bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh, termasuk penggunaan Dana Siap Pakai. Pemerintah daerah juga diberikan fleksibilitas dalam pergeseran dan realokasi anggaran,” ujar Menko PMK ini.

BMKG melaporkan, badai Siklon Tropis Senyar memicu hujan ekstrem, angin kencang, banjir besar, tanah longsor, hingga gangguan transportasi laut di tiga provinsi.

BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah juga melaporkan bertambahnya korban jiwa serta kerusakan infrastruktur yang meluas, termasuk jembatan putus dan jalan tertimbun longsor.

Pratikno menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dalam fase tanggap darurat.

“Bapak Presiden Prabowo telah memerintahkan kami untuk menangani fase tanggap darurat ini secara serius dan cepat. Pada saat yang sama, pemerintah mulai menyiapkan pemulihan agar infrastruktur yang terdampak dapat segera kembali berfungsi,” kata Pratikno.