Anggota DPR Cecar KPU dan ANRI Terkait Polemik Arsip Ijazah Jokowi

Menurutnya, jumlah capres tidak banyak, di mana setiap lima tahun sekali jumlah kandidat capres hanya berjumlah 3-5 orang. Ia pun mempertanyakan, bukankah ijazah capres sewajarnya masuk dalam khazanah yang harus diarsipkan.

"Kan kalau ijazah capres itu enggak banyak ya. Setiap 5 tahun sekali paling cuman tiga atau empat. Apakah itu tidak menjadi bagian khazanah yang harus kita arsipkan dalam Arsip Nasional mengacu dari Undang-Undang Arsip?" kata dia lagi.

Khozin lantas meminta ANRI untuk menjelaskan secara gamblang bagaimana duduk perkara bagaimana mekanisme pengarsipan ijazah di ANRI.

"Tolong—ini live, Pak—disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Saya tidak mau masuk ke substansi urusan ijazahnya asli apa enggak, itu tidak tertarik saya membahas itu, tapi terkait dengan kewenangannya seperti apa," kata dia.

Kepala ANRI, Mego Pinandito mengatakan, KPU pasti memiliki salinan ijazah seorang presiden. Namun, ijazah aslinya tetap berada pada yang bersangkutan.

"Maka itu ada salinannya pasti di KPU, jadi kalau sudah dari situ, pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, jadi yang ada di KPU pasti mungkin salinan atau fotocopy yang sudah dilegalisir, jadi sudah bukan arsip otentik," kata Mego.

Mego menjelaskan, sebuah arsip harus disimpan di ANRI bila masuk dalam kategori yang telah ditentukan. Dia mengatakan, tak semua arsip harus disimpan di ANRI.

"Kemudian kalau dikejar lagi, itu kan harusnya masuk dalam arsip yang harus diserahkan ke ANRI? ada aturan lagi bahwa arsip itu akan diserahkan kepada ANRI kalau sudah masuk klasifikasi statis atau sesuatu yang bersifat sangat memiliki nilai manfaat yang luar biasa, sehingga menjadi arsip yang harus disimpan," kata Mego.

Sementara itu, Ketua KPU M Afifuddin menjelaskan, berdasarkan aturan KPU, ada beberapa dokumen yang masuk dalam JRA.

Antara lain, dokumen persyaratan pasangan calon seperti surat pernyataan pasangan calon, susunan tim kampanye, bukti nomor rekening, naskah visi, surat keterangan, hingga daftar riwayat hidup pasangan capres cawapres.

"Di antara dokumen-dokumen dalam lampiran itu memang adalah dokumen yang bersifat dokumen persyaratan pasangan calon seperti surat pernyataan pasangan calon, susunan tim kampanye, bukti nomor rekening, naskah visi, surat keterangan, daftar riwayat hidup pasangan capres cawapres, tanda terima berkas Ini yang masuk di JRA, jadwal retensi arsip," katanya.

Ia menjelaskan, KPU memiliki arsip dokumen ijazah Jokowi yang dipersoalkan dalam sidang KIP beberapa waktu lalu. Adapun berkas yang dimusnahkan hanya buku agenda KPU Solo.

"Khusus ijazah di daerah-daerah yang kemarin disoal, sejatinya para pihak yang minta itu sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga sudah dikasih. Dokumen tersebut menurut keterangan temen-temen ada, hanya agenda, buku agenda yang kemarin dalam sidang KIP itu detailnya, tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada," kata dia.