Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin mendukung Presiden Joko "Jokowi" Widodo melakukan banding ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, melawan Uni Eropa. Gugatan dilakukan Uni Eropa, karena Indonesia telah menghentikan ekspor bahan mentah biji nikel.
"Kita mendukung langkah pemerintah dalam hal ini melakukan banding terhadap WTO tersebut,” ujar Mukhtarudin, Rabu (30/11/2022).
Mukhtarudin menegaskan, Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam. Terlebih, kata dia, Indonesia saat ini sedang fokus menciptakan energi baru terbarukan.
"Karena bagaimanapun kedaulatan negara kita tentang perdagangan khususnya dalam mengelola sumber daya alam, mutlak kedaulatan negara kita. Oleh karena itu kita akan memberikan dukungan secara politis kepada pemerintah dalam rangka melakukan banding terhadap gugatan tersebut,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Mukhtarudin menegaskan, amanat Undang-undang (UU) Minerba Nomor 3 Tahun 2020 harus diperjuangkan oleh pemerintah dan DPR RI.
“Oleh karena itu, maka pemerintah harus segera juga mempercepat proses pembangunan smelter di Indonesia. Harus ada gerakan percepatan pembangunan smelter agar kita segera bisa melakukan hilirisasi secara maksimal terhadap minerba yang kita miliki, baik nikel, timah dan lain-lain,” kata dia.
Menurutnya, melakukan hilirisasi nikel dan sumber daya alam lain di dalam negeri, mampu meningkatkan nilai investasi. Hal itu juga bisa menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
“Begitu investasi masuk tentu ini akan membukakan lapangan pekerjaan, menambah pendapatan income dan pasti ada pengaruhnya. Oleh karena itu kita dukung Presiden melakukan upaya semaksimal, mungkin memperkuat argumennya Pemerintah memberikan argumen objektifnya terhadap masalah banding tersebut,” kata dia.
Sebelumnya, perintah Jokowi kepada jajarannya untuk melakukan banding itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022, bertema Hilirisasi dan Kemitraan untuk Investasi Berkeadilan, Rabu (30/11/2022).
Jokowi memerintahkan menteri terkait untuk melakukan banding, usai Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO.
"Apa mau kita terus-teruskan ekspor bahan mentah? Tidak, sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini, kita dibawa, digugat oleh Uni Eropa ke WTO, kita kalah, gak apa-apa kalah, kita sampaikan ke menteri, banding!" tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, kalau ada negara lain yang menggugat Indonesia, itu merupakan hak mereka, karena Jokowi sadar kebijakan Indonesia menyetop ekspor nikel membuat negara-negara tersebut terganggu.
"Setelah saya cek kenapa sih Uni Eropa ini menggugat? Ya benar karena industrinya ternyata banyak di sana, kalau dikerjain di sini (di Indonesia) artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup," tuturnya.
Tapi, kata Jokowi, bagaimana pun Indonesia juga punya keinginan untuk menjadi negara maju, dan membuka lapangan kerja lebih banyak lagi.
"Kalau kita digugat saja kita takut, mundur, gak jadi, ya gak akan kita menjadi negara maju. Terus! saya sampaikan kepada Menteri, terus! 'pak ini apakah?' terus! tidak boleh berhenti, tidak hanya berhenti di nikel tapi terus yang lain," ujarnya.