Anggota DPR: Pemecatan Terawan Jangan Berdampak ke Layanan Kesehatan
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menyesalkan tindakan pemecatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Ia berharap pemecatan Terawan itu tidak berdampak pada layanan kesehatan yang biasanya diterima masyarakat.
Seperti diketahui, Terawan masih kerap memberikan pengobatan kepada pasien stroke dengan metode cuci otak menggunakan alat Digital Substraction Angiography (DSA). Banyak pasien Terawan yang mengaku bisa sembuh dengan metode yang dinyatakan IDI belum terbukti secara ilmiah. Selain itu, Terawan juga memberikan layanan penyuntikan vaksin sel dendritik di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
"Bagi kami yang penting adalah hak publik untuk mendapatkan kesempatan yang ideal, yang selama ini sudah dihadirkan oleh Pak Terawan, melalui berbagai macam terobosan itu bisa tetap dirasakan oleh publik secara luas," ungkap Melki dalam keterangan video, Sabtu (26/3/2022).
Namun, sesuai dengan ketentuan dari IDI, pemberhentian permanen mengakibatkan anggota tersebut tak lagi punya kewenangan dan izin praktik. Melki pun berharap pemerintah membantu mencarikan jalan tengah.
"Dalam konteks ini, kami dari Komisi IX DPR dan Satgas Lawan COVID-19 DPR ingin agar solusi terbaik. Kalau bisa ya jangan sampai ada pemecatan. Karena sudah ada (pengumuman pemecatan), maka harus dicari solusi terbaik agar pak Terawan bisa tetap berpraktik untuk membantu masyarakat," kata politikus dari Partai Golkar itu.
Apakah keputusan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI itu langsung diikuti RSPAD Gatot Subroto?
1. RSPAD Gatot Subroto sedang proses informasi dari MKEK IDI
Sementara, ketika dikonfirmasi kepada Direktur Utama RSPAD Gatot Subroto, Letjen TNI A. Budi Sulistya, tidak secara lugas menyebut akan mencoret nama Terawan sebagai dokter yang berpraktik di sana.
"Pada saatnya, semua akan menjadi proporsional," ujar Albertus kepada IDN Times melalui pesan pendek pada hari ini.
Ketika ditanyakan apakah RSPAD akan mengikuti ketentuan dari IDI, Albertus hanya menjawab semua sedang berproses. Terawan sendiri diketahui pernah menjabat sebagai Dirut RSPAD Gatot Subroto pada 1 Juni 2015 hingga 22 Oktober 2019. Ia memilih pensiun dini lantaran diberi kepercayaan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjadi Menteri Kesehatan.
Namun, pada April 2021, Terawan kembali ke RSPAD Gatot Subroto agar bisa mengembangkan vaksin COVID-19 berbasis sel dendritik atau lebih dikenal Vaksin Nusantara. Ia meminta kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang ketika itu masih menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD, agar dibolehkan menggunakan fasilitas canggih bernama Cell Cure Centre. Fasilitas yang ada di sana diboyong dari Jerman.
Lantaran menuai kontroversi, maka Vaksin Nusantara hanya diberikan kewenangan menyuntikan vaksin COVID-19 berdasarkan pelayanan atau terbatas. Hal itu lantaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menilai vaksin yang diinisiasi Terawan itu tak memenuhi kaidah ilmiah, sehingga dianggap tak aman untuk diproduksi dalam jumlah massal.
Jenderal Andika pun memastikan Vaksin Nusantara diteliti di RSPAD Gatot Subroto bukan untuk kepentingan dikomersialkan. "Kami porsinya bukan ke situ. Kami porsinya hanya membantu penelitian. Kita tidak ada hubungannya dengan komersialisasi maupun rencana-rencana produksi (massal)," ungkap Andika dalam program Mata Najwa yang disiarkan di stasiun Trans 7 pada 21 April 2021.