Jakarta, IDN Times - Belasan anggota DPR lintas komisi melakukan sidak ke lokasi pembangunan mega proyek Meikarta di Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa (14/2/2023).
Mereka turun gunung usai sehari sebelumnya memanggil petinggi PT Lippo Cikarang, Tbk menghadiri Rapat Dengar Pendapat dan Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Rombongan dari Komisi III, V, VI dan XI itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.
Sidak dimulai dari kunjungan ke kawasan CBD Orange County. Mereka lalu melihat lanskap proyek distrik lain dari rooftop tower di Orange County tersebut.
Rombongan anggota parlemen itu disambut langsung oleh Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), Indra Azwar. Dasco, Indra, dan Budi terlihat sempat berdiskusi di depan maket proyek Meikarta.
Dari tampilan dokumentasi yang ditunjukkan oleh DPR, terlihat sejumlah bangunan di distrik dua masih ada yang berupa rangka dan belum selesai dibangun. Apartemen yang digadang-gadang harganya cukup murah itu hanya dibangun di distrik satu dan dua.
Anggota DPR sempat diajak mengunjungi salah satu unit yang memiliki luas 73 meter persegi. Unit itu dilengkapi dua kamar tidur dan dijual dengan harga Rp500 juta.
Kepada media yang ikut mendampingi sidak, Dasco menyebut, pihaknya 'turun gunung' lantaran pada pekan lalu sempat menerima sejumlah konsumen Meikarta yang mengeluhkan unitnya belum juga rampung dari waktu yang ditentukan.
"Kami dari DPR lintas komisi mengunjungi Meikarta ini karena ada keluhan dari konsumen ke beberapa komisi yang akhirnya kami terima. Kami sudah berkunjung untuk mengecek fakta lapangan, pihak manajemen sudah kami ajak berdialog sehingga apa yang dikeluhkan oleh konsumen sudah diakomodir oleh manajemen," ujar Dasco di Cikarang.
Ia juga menyebut, komisi terkait di parlemen bakal ikut mengawal proses pembangunan dan serah terima unit apartemen.
"Kami juga bakal memberikan pendampingan kepada konsumen yang sudah membeli agar haknya dapat terpenuhi," tutur politisi dari Partai Gerindra itu.
Lalu, bagaimana nasib 130 konsumen yang menuntut agar dananya dikembalikan?