Anggota DPR yang Jadi Relawan Vaksin Nusantara Sudah Disuntik Sinovac

14 Apr 2021, 20:26 WIB

Anggota komisi IX Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay (www.fraksipan.com)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Saleh Partaonan Daulay, akhirnya memutuskan ikut menjadi relawan Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto pada Rabu (14/4/2021). Ia datang ke RSPAD bersama dua anggota parlemen lainnya yaitu Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Ahmad Dasco dan Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Golkar Melki Laka Lena.

Kepada media Saleh mengatakan, minatnya terhadap vaksin yang digagas oleh eks menteri kesehatan Terawan Agus Putranto itu sangat tinggi.

"Terbukti dengan antrean panjang yang ada," kata Saleh seperti dikutip dari ANTARA, Rabu.

Ia mengatakan, bersedia ikut menjadi relawan vaksin dengan teknologi sel dendritik tersebut karena telah berdiskusi dengan para peneliti asal Indonesia dan Amerika Serikat. Seperti yang telah diketahui, teknologi sel dendritik itu kali pertama dikembangkan oleh perusahaan farmasi dari AS, AIVITA Biomedical Inc. Perusahaan tersebut menggunakan teknologi sel dendritik untuk pengobatan kanker.

Menurut Saleh, berdasarkan diskusinya dengan para peneliti Vaksin Nusantara atau VakNus, vaksin itu diyakininya baik dan efektif dalam rangka meningkatkan imunitas.

Padahal, berdasarkan laporan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dari 28 relawan uji klinis I VakNus, ditemukan ada relawan yang sudah memiliki antibodi COVID-19 sebelum disuntik VakNus. Bila melihat waktu penyelenggaraan uji klinis I VakNus, relawan itu diduga sudah pernah terpapar COVID-19.

Menurut BPOM, hal itu melanggar protokol penelitian dan menyebabkan hasil tidak valid. Diduga penelitian yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto juga tak valid. Mengapa?

1. Anggota DPR Saleh Daulay sudah menerima suntikan vaksin Sinovac 2 kali

Default Image IDN

Saat dihubungi oleh IDN Times pada Selasa malam, 13 April 2021, Saleh mengaku sempat diajak oleh koleganya untuk ikut menjadi relawan VakNus. Ajakan itu disampaikan secara informal, sehingga tak bisa disebut dilakukan atas nama Komisi IX yang membidangi urusan kesehatan.

Pada Selasa malam, Saleh masih belum yakin akan ikut menjadi relawan VakNus. Salah satu penyebabnya karena ia sudah menerima dua kali dosis suntikan vaksin buatan Tiongkok, Sinovac.

"Saya sudah divaksinasi (pakai) Sinovac dua kali," kata Saleh melalui pesan pendek.

Ia tidak menyebut kapan tepatnya ia menerima suntikan Vaksin Sinovac. Namun, akhir Februari lalu beberapa anggota DPR sempat mengonfirmasi mereka menerima suntikan dosis pertama Vaksin Sinovac di gedung parlemen Senayan. Pemberian vaksin itu menuai kontroversi lantaran dilakukan secara tertutup dan ikut melibatkan keluarga anggota DPR.

Hal tersebut menimbulkan tanda tanya di benak publik, karena keluarga anggota DPR tidak masuk ke dalam kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19.

2. Dengan jadi relawan, anggota DPR berharap BPOM beri izin uji klinis II Vaksin Nusantara

Default Image IDN

Saleh berharap, dengan adanya contoh anggota DPR bersedia menjadi relawan VakNus bisa mendorong BPOM untuk mengeluarkan izin uji klinis tahap II.

"Kami berani jadi contoh dan untuk divaksinasi lebih awal. Saya melihat, para peneliti dan dokter-dokter yang bertugas semuanya ikhlas, tidak ada muatan politik sedikit pun," ungkap Saleh.

Lagipula, kata Saleh, penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti di RSPAD Gatot Subroto dilakukan secara terbatas. Oleh sebab itu, tak melanggar ketentuan apapun.

Saleh menjelaskan, selama di laboratorium ia menjalani pengambilan sampel darah. Usai diproses, ia diminta untuk datang kembali ke RSPAD tujuh hari kemudian untuk disuntikan kembali darah yang sudah diberi antigen COVID-19.

Sementara, ketika dikonfirmasi, BPOM mengaku tak mempermasalahkan kegiatan pemberian VakNus di RSPAD kepada anggota DPR. Proses yang dilakukan hari ini adalah melakukan pengambilan darah untuk dilakukan penelitian.

Namun, Juru Bicara BPOM Lucia Rizka Andalusia mengatakan, aktivitas itu tidak bisa digunakan lebih lanjut untuk memperoleh izin edar.

"Kalau sebagai penelitian saja, tidak apa-apa. Asal tidak kemudian diminta menjadi produk yang diminta untuk izin edar," kata Lucia, Rabu (14/4/2021).

Bila yang diminta izin edar, maka BPOM masih menunggu kelengkapan dokumen Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari tim peneliti Vaksin Nusantara. Dokumen itu dibutuhkan untuk proses uji klinis tahap kedua.

3. BPOM meminta tim peneliti Vaksin Nusantara ulang kembali penelitian ke tahap pre klinis

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito ketika memberikan keterangan pers pada Selasa, 13 April 2021. (Dokumentasi BPOM)

Sementara, di dalam keterangan tertulis, Kepala BPOM Penny K. Lukito memberikan rekomendasi agar para peneliti VakNus kembali mengulang ke tahap pre klinis. Tujuannya, untuk memperoleh konsep dasar yang jelas sebelum dilakukan uji klinis kepada manusia.

"Kegiatan pre klinis ini sebaiknya dilakukan pendampingan oleh Kemenristek/BRIN sesuai dengan hasil kesepakatan rapat kerja dengan DPR pada 10 Maret 2021," ungkap Penny dalam keterangan tertulis mengenai hasil uji klinis I VakNus, Rabu.

Di dalam laporan setebal tujuh halaman itu, Penny juga menjelaskan, tim peneliti VakNus mengajukan uji klinis fase I pada 30 November 2020 lalu. Namun, tidak disertai dengan data pengujian pre klinis.

"Untuk itu Badan POM sempat meminta peneliti untuk menyerahkan laporan studi toksisitas, imunogenisitas, penggunaan adjuvan, dan studi lain yang mendukung pemilihan dosis dan rute pemberian, mengingat produk jadi mengandung Spike SARS-CoV-2 yang diperoleh terpisah dari sel dendritik," tutur dia.

Namun, permintaan itu, kata Penny tidak dipenuhi oleh peneliti dan sponsor. Alasannya ketika itu, penggunaan sel dendritik sudah lama digunakan dan aman pada manusia. Selain itu, sel dendritik bersifat autologous dan tidak menggunakan zat tambahan lain.

4. Formappi dorong anggota DPR terbuka sampaikan mereka jadi relawan vaksin

Default Image IDN

Sementara, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, anggota DPR seharusnya terbuka dengan menyebut aktivitas yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari uji klinis. Sehingga, mereka menjadi relawan uji klinis bukan penerima Vaksin Nusantara. Sebab, VakNus menurut BPOM belum memenuhi syarat untuk diproduksi.

"Saya kira harus jelas komunikasi dan informasi yang disampaikan oleh anggota DPR. Mereka justru harus tegas mengatakan bahwa mereka jadi relawan Vaksin Nusantara," ungkap Lucius yang dihubungi Rabu pagi.

Menurut Lucius, penyampaian informasi dari DPR yang tidak lengkap akan membuat publik bingung, dan seolah-olah menciptakan persepsi vaksin itu sudah bisa diberikan ke anggota Parlemen. Dia juga wanti-wanti dalam situasi pandemik seperti ini, anggota DPR memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mencari solusi, bukan memberikan masalah baru.

"Jangan memancing kebingungan publik dengan tindakan mereka karena alih-alih memberikan solusi, mereka malah membuat permasalahan semakin rumit," tutur dia.

Lucius berharap agar kesediaan anggota DPR menjadi relawan VakNus bukan merupakan bentuk intervensi kepada BPOM. Apalagi hingga saat ini BPOM menilai vaksin yang disponsori perusahaan farmasi Amerika Serikat tersebut, belum memenuhi standar kesehatan.