Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Anggota Komisi II DPR Sebut Stabilitas Jangan Diartikan Antidemokrasi
Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR, Azis Subekti (dok. Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas nasional dan demokrasi. Menurutnya, di tengah situasi global yang semakin kompleks, negara membutuhkan fondasi yang kuat agar demokrasi tetap berjalan sehat.

Azis mengatakan, perdebatan mengenai demokrasi kerap membuat publik lupa mempertanyakan kekuatan fondasi negara dalam menopang kebebasan itu sendiri.

“Saya sering merasa, Indonesia hari ini sedang berdiri tepat di persimpangan itu. Di satu sisi, kita ingin demokrasi terus tumbuh lebih dewasa—lebih terbuka, lebih kritis, lebih memberi ruang bagi kebebasan berpikir dan perbedaan pendapat,” ujar Azis dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Namun di sisi lain, kata dia, Indonesia juga menghadapi tekanan global yang semakin keras. “Tetapi di sisi lain, kita juga menghadapi dunia yang bergerak semakin keras: persaingan geopolitik, tekanan ekonomi global, perang informasi digital, perebutan sumber daya, hingga fragmentasi sosial yang bisa meledak kapan saja bila negara kehilangan kemampuan menjaga keseimbangan,” katanya.

1. Stabilitas disebut kerap disalahpahami

ilustrasi demokrasi (IDN Times/Aditya Pratama)

Azis menilai stabilitas sering kali dianggap identik dengan pembatasan kebebasan. Padahal menurutnya, stabilitas justru menjadi syarat penting agar demokrasi tidak berubah menjadi kekacauan sosial dan politik.

“Di titik inilah stabilitas sering disalahpahami. Ia kerap dianggap identik dengan pembatasan kebebasan,” ujarnya.

Menurut Azis, tanpa stabilitas demokrasi dapat kehilangan arah dan melemahkan institusi negara. “Padahal tanpa stabilitas, demokrasi justru mudah berubah menjadi keributan yang melelahkan rakyat, melemahkan institusi, dan membuka ruang intervensi kepentingan yang lebih besar dari sekadar politik domestik,” katanya.

Azis kemudian mengutip pandangan Jenderal Abdul Haris Nasution terkait pentingnya menjaga kohesi nasional di tengah keberagaman Indonesia. Ia menyebut Indonesia lahir dari latar budaya dan kondisi sosial yang sangat beragam.

“Karena itu, bagi Nasution, menjaga negara bukan hanya soal mempertahankan wilayah, tetapi menjaga kohesi nasional agar republik tidak terpecah oleh tarik-menarik kepentingan internal maupun tekanan eksternal,” ujarnya.

Azis juga menilai pemikiran Nasution masih relevan dengan kondisi saat ini. “Bahwa negara yang rapuh akan mudah dipermainkan. Bahwa bangsa yang kehilangan disiplin sosial akan sulit bertahan menghadapi tekanan global. Dan bahwa kekuatan sebuah negara tidak semata-mata diukur dari senjata, tetapi dari kemampuan menjaga persatuan di tengah perbedaan,” katanya.

2. Soroti negara yang gagal jaga stabilitas

Salah satu momen di mana Suriah mengalami perang yang mengakibatkan kehancuran di seluruh kota. (unsplash.com/mahmoud_ms1)

Dalam keterangannya, Azis menyinggung sejumlah negara yang menurutnya mengalami kehancuran akibat demokrasi yang tidak dibarengi stabilitas politik dan institusi yang kuat, seperti Libya dan Suriah.

“Dunia modern memperlihatkan banyak contoh bagaimana demokrasi tanpa stabilitas justru melahirkan kehancuran,” ujarnya.

Ia menilai konflik berkepanjangan di sejumlah negara menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. “Demokrasi yang datang terlalu cepat tanpa kapasitas institusi yang kuat sering berubah menjadi konflik berkepanjangan,” katanya.

Sebaliknya, Azis menyebut sejumlah negara maju berhasil berkembang karena mampu menyeimbangkan stabilitas dan demokrasi, seperti Jepang, Singapura, hingga negara-negara Nordik seperti Norwegia dan Swedia.

“Mereka memberi pelajaran penting: demokrasi bukan sekadar kebebasan berbicara. Demokrasi membutuhkan institusi yang kuat, hukum yang dipercaya, birokrasi yang bekerja, aparat negara yang profesional, ekonomi yang relatif stabil, dan kohesi sosial yang dijaga terus-menerus,” ujarnya.

3. Demokrasi harus tetap diperluas

Demo buruh tani di kawasan DPR/MPR RI pada Rabu (24/9/2025). (IDN Times/Amin Rakil)

Meski menekankan pentingnya stabilitas, Azis mengatakan ruang demokrasi harus tetap dijaga dan diperluas. Ia menegaskan kritik publik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam demokrasi.

“Tetapi stabilitas yang sehat juga memiliki syarat moral: ruang demokrasi harus terus diperlebar,” katanya.

Ia menilai masyarakat harus tetap bebas menyampaikan kritik dan pendapat. “Rakyat harus tetap bebas mengkritik kebijakan. Kampus tidak boleh kehilangan independensinya. Pers harus tetap hidup sebagai pengawas kekuasaan. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar Azis.

Menurut dia, negara yang takut terhadap kritik justru berpotensi kehilangan kepekaan terhadap kondisi masyarakat. “Sebab sejarah juga memberi pelajaran penting: negara yang terlalu takut terhadap kritik pada akhirnya akan kehilangan kemampuan mendengar denyut masyarakatnya sendiri,” katanya.

Azis pun menegaskan Indonesia membutuhkan negara yang kuat sekaligus demokrasi yang matang. Ia mengingatkan agar demokrasi tidak kehilangan arah kebangsaan dan mudah diperalat kepentingan sempit.

“Kita tidak boleh kembali pada pendekatan kekuasaan yang menutup ruang kebebasan. Tetapi kita juga tidak boleh membiarkan demokrasi kehilangan disiplin sosial dan arah kebangsaan hingga mudah diperalat kepentingan sempit, propaganda digital, atau konflik identitas yang melemahkan persatuan nasional,” ujarnya.

Menurut Azis, pekerjaan besar Indonesia ke depan adalah menjaga republik tetap kokoh tanpa kehilangan nilai demokrasi.

“Karena Indonesia yang maju bukan hanya Indonesia yang ekonominya tumbuh tinggi. Indonesia maju adalah Indonesia yang mampu menjaga stabilitas tanpa rasa takut, memperluas demokrasi tanpa kehilangan persatuan,” kata dia.

Editorial Team