Anggota Komisi III DPR Sebut Pengganti Firli Bahuri Harus Lewat Pansel

15 Jan 2024, 20:19 WIB

Firli Bahuri menyatakan mundur dari KPK pada Kamis (21/12/2023). (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah memberhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Komisi III DPR RI, Nasaruddin Dek Gam, mengatakan Ketua KPK definitif pengganti Firli harus dipilih melalui panitia seleksi (pansel).

Menurutnya, hal itu diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dia kemudian menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

"Hal ini dikarenakan "tidak ada penjelasan" sama sekali dalam putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang bagaimana status calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak terpilih pada pemilihan 13 September 2019," ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Senin (15/1/2024).

1. Putusan MK hanya jelaskan soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK

Gedung Mahkamah Konstitusi (IDN Times/Rachma Syifa Faiza Rachel)

Nasaruddin berujar, putusan MK hanya menjelaskan mengenai status jabatan pimpinannya diperpanjang, yang tadinya 4 tahun menjadi 5 tahun. Oleh karena itu, apabila ada perubahan nama pimpinan KPK, penggantinya harus melalui panitia seleksi (pansel).

"Saat para calon tak terpilih tersebut mengikuti proses pemilihan, masa jabatan yang saat itu akan diduduki adalah 2019-2013 atau hanya 4 tahun, sebagaimana tertuang dalam Laporan Komisi III DPR RI Mengenai Proses Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan KPK Masa Jabatan 2019-2023 pada Rapat Paripurna DPR RI 17 September 2019," ucap dia.

"Dengan tidak ada penjelasan dalam putusan MK soal status mereka, maka dengan penalaran yang wajar terhadap para calon tak terpilih ini tidak bisa diberlakukan ketentuan Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2019, dan dengan sendirinya mereka tidak bisa dipilih menjadi pimpinan KPK pengganti Firli Bahuri," sambungnya.

2. Panitia seleksi harus dibentuk

Gedung DPR RI (IDN Times/Kevin Handoko)

Lebih lanjut, Nasaruddin mengatakan, panitia seleksi pimpinan KPK harus dibentuk untuk menentukan siapa pengganti Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

"Untuk mengisi kekosongan satu pimpinan KPK menurut kami harus melalui pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (2) UU KPK. Namun mengingat waktu yang tidak terlalu panjang, posisi tersebut bisa dikosongkan karena kami menilai sebenarnya pimpinan KPK yang ada saat ini masih bisa menjalankan tugas," ujar dia.

3. Jokowi resmi berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi mantan Ketua KPK Firli Bahuri tiba untuk menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.

Sebelumnya, pemberhentian Firli Bahuri oleh Presiden Jokowi tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023, tentang pemberhentian Firli Bahuri sebagai ketua merangkap anggota KPK, masa jabatan 2019-2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Keppres itu ditandatangani Jokowi pada Kamis (28/12/2023).

"Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," ujar Ari kepada wartawan, Jumat (29/12/2023).