Anies Baswedan Akui Pendapatan DKI Jakarta Turun karena PSBB

Anies mengatakan, penyesuaian disebabkan karena realisasi perekonomian Jakarta pada triwulan II mengalami kontraksi minus 8,22 persen. Hal itu disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga dan investasi, serta melambatnya ekspor akibat lemahnya permintaan.

Selain itu, ia mengakui bahwa sejumlah kebijakan saat pandemik COVID-19 membuat pendapatan menurun.

"Kebijakan pergerakan masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta pembelajaran jarak jauh yang berdampak pada penurunan pendapatan, serta kemampuan membayar upah sehingga berlanjut pada pemutusan hubungan kerja. Hal ini akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat," kata Anies.

Anies menjelaskan, hal tersebut juga terpengaruh dari realisasi pendapatan daerah sampai akhir Juni 2020 sebesar Rp23,88 triliun atau 29,04 persen dari rencana awal sebesar Rp82,19 triliun.

Kemudian, sampai akhir Juni 2020 belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp19,86 triliun atau 24,95 persen dari total belanja daerah Rp79,61 triliun.

"Realisasi tersebut berasal dari belanja tidak langsung 32,46 persen dan belanja langsung 19,15 persen," jelasnya.

Kemudian, Anies juga menjelaskan realisasi Pembiayaan Daerah yang sesuai hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2019 tercatat sebesar Rp1,2 triliun. Angka tersebut lebih rendah dari prediksi dalam Penetapan APBD 2020 sebesar Rp5,5 triliun, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan telah terealisasi sebesar Rp65,92 miliar atau 0,79 persen dari rencana Rp8,34 triliun.

Kendati demikian, kata Anies, ada penambahan anggara pada jenis Belanja Tidak Terduga dari Belanja Tidak Langsung yang semula Rp188 miliar menjadi Rp5,19 triliun. Menurutnya, kenaikan tersebut mencapai 27 kali lipat.

"Naik sebesar 2.752,39 persen dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang meliputi aspek kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial," jelas Anies.