Jakarta, IDN Times - Komisi V DPR membatalkan rapat pengelolaan banjir karena tiga gubernur yang diundang, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim, tidak datang.
"Ke depan akan kami agendakan lagi (rapat). Kami reses minggu depan, tentu kita akan agendakan pada masa sidang. Dengan demikian rapat kali ini saya nyatakan ditunda," kata pimpinan Komisi V DPR RI Lasarus di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2).
Lasarus juga meminta agar para gubernur dapat membahas persoalan banjir dengan pihak yang layak diajak seperti DPR dan kementerian terkait. "Jangan bicara di luar sana, jadi konsumsi publik dan jadi politik," ujar Lasarus.
Lasarus mengatakan, Pemda dan pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri mengatasi banjir di Jabodetabek ini.
Kita dengar dan bisa kompromi bersama dan para pihak bisa melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing. Karena kalau ada salah satu pihak tidak melaksanakan fungsinya dengan pola kerja sama pemerintah pusat dan pemda, tidak akan berjalan baik," katanya.
Ia juga meminta agar Anies, Ridwan Kamil serta Wahidin Halim dapat hadir dapat hadir dalam rapat yang akan datang.
"Kami harap Pak Sekda, Bu Asisten, Deputi tolong sampaikan semoga gubernurnya nanti kita ada rapat ulang dan semoga gubernurnya bisa hadir," katanya.
Dalam rapat ini, Komisi V DPR RI mengundang Menteri PUPR, Kepala BNPP (Basarnas), Kepala BMKG, Gubernur Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Serta anggota DPRD dari ketiga provinsi. Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak hadir dan hanya diwakilkan.
Kritik pun datang. Pertama dari Anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP Sadarestuwati. Ia menyayangkan ketiga gubernur yang tidak hadir dalam rapat penting ini.
"Ini adalah rapat yang sangat penting. Ini untuk seluruh masyarakat khususnya yang DKI. Rapat penting seperti ini Pak Menteri saja hadir. Seluruh mitra kita hadir kenapa yang lainnya tidak. Untuk apa kita hadir di sini kalau yang berkepentingan tidak ada di sini. Saya kira perlu evaluasi," kata Restu.