Anies Baswedan Jelaskan Alasan Kenaikan UMP 2021 Jakarta Tak Seragam

Sebagai contoh, Anies mengatakan bahwa produsen masker pada saat pandemik mengalami pertumbuhan besar tapi jasa perhotelan menurun. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta memutuskan agar UMP 2021 dibuat tak merata.

"Kebijakan yang diambil adalah kebijakan asimetris di mana UMP 2021 ditetapkan sebesar Rp4.416.186,548," jelas Anies.

Anies mengatakan, pengusaha bisa mengajukan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta apabila usahanya terdampak pandemik COVID-19. Nantinya, Disnakertransgi lah yang akan memutuskan apakah perusahaan itu harus menaikkan UMP 2021 atau tidak.

Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan bahwa pihaknya akan meminta pengusaha melampirkan laporan keuangan usahanya selama setahun terakhir. Tujuannya agar ia bisa menilai apakah perusahaan itu terdampak  COVID-19 atau tidak.

"Kita bisa lihat begitu dia mengajukan dari mana, bisa kelihatan itu nanti kita. Tapi prosesnya sangat sederhana," jelas Andri, Senin (2/11/2020).

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini menjelaskan, sejumlah sektor usaha dapat dengan mudah dilihat terdampak COVID-19 atau tidak. Ia mencontohkan sektor-sektor tersebut antara lain hotel, mal, hingga bioskop. Nantinya, kata Andri, perusahaan-perusahaan itu tetap mengajukan pada Disnaker bahwa mereka terdampak COVID-19 sembari melampirkan laporan keuangan.

"Secara kasat mata laporan keuangan pun bisa kita lihat, baru nanti disnaker keluarkan surat yang menyatakan beliau memang boleh tidak melakukan kenaikan UMP tetap menyesuaikan UMP 2020," jelasnya.