Anies Baswedan Minta Suara PSI Dipantau Ketat

03 Mar 2024, 16:33 WIB

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan singgung perolehan suara PSI yang melonjak di real count KPU. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalami lonjakan hingga mendekati ambang batas parlemen dalam penghitungan suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejumlah pihak menilai lonjakan suara tersebut tidak wajar.

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan, mengatakan pemerintah harus ikut bertanggung jawab terhadap penghitungan suara PSI walaupun dipimpin Kaesang Pangarep, yang merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, walaupun PSI dipimpin oleh Kaesang, bukan berarti segala hal bisa dilakukan. Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri pernikahan warga di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Minggu (3/3/2024).

"Pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak Presiden bukan berarti segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin olehnya," kata Anies.

1. Jangan sampai kepercayaan publik turun karena Pemilu yang cacat

Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Cak Imin, dalam acara kumpul akbar untuk perubahan di JIS pada Sabtu (10/2/2024). (youtube.com/TV POOL METRO TV)

Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan jangan sampai pelaksanaan Pemilu 2024 cacat karena dugaan praktik-praktik penggelembungan suara untuk meloloskan partai-partai tertentu. Menurut dia, jika peristiwa seperti ini terjadi bisa merusak semua tatanan pelaksanaan Pemilu dan berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik.

"Begitu terjadi peristiwa seperti ini maka akan merusak semua. Kalau merusak semua kepercayaan rakyat akan hilang terhadap proses Pemilu kemarin," kata dia.

2. Jangan sampai pemilu Indonesia memalukan

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan usai menggelar rapat bersama ketua umum parpol koalisi perubahan. (IDN Times/Amir Faisol)

Anies mengingatkan, jangan sampai Pemilu di Indonesia menjadi pemilu yang memalukan karena ada praktik-praktik yang tak transparan. Karena itu, jangan sampai penyimpangan seperti ini dibiarkan terjadi dan lolos dari pengawasan.

"Pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan jangan jadi pemilu yang memalukan," kata Eks Mendikbud RI itu.

3. Hak angket harus digunakan DPR di parlemen

Gedung DPR/MPR (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mencatat PSI menjadi satu-satunya partai dengan lonjakan suara sangat tajam dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama.

Koalisi menilai bila dugaan penggelembungan suara untuk PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, maka akan menghancurkan legitimasi pemilu.

Oleh sebab itu, mereka meminta anggota DPR RI agar menggunakan hak konstitusionalnya untuk membongkar kejahatan pemilu, melalui penggunaan hak angket.

Koalisi juga merekomendasikan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melakukan konsolidasi serta terus memasifkan tekanan publik dan seruan moral untuk menghentikan despotisme yang diduga terjadi pada pemilu 2024.

"Kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih terhormat agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan pada Pemilu 2024 melalui penggunaan hak angket," begitu pernyataan resmi Koalisi.