Anies Baswedan: Pemprov DKI Jakarta Tak Berikan Rekomendasi Reuni 212

Kepada media, Anies menjelaskan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta juga sudah melakukan musyawarah mengenai adanya rencana kegiatan pada 1 Desember dan 2 Desember. 

"1 Desember 2019 itu terkait hari Papua, dan 2 Desember 2019 terkait maulid akbar. Nah, dari situ kesimpulannya memang diberikan izin," tutur Anies seperti dikutip dari kantor berita Antara pada Jumat (22/11). 

Tapi, apakah panitia reuni akbar 212 mengajukan kegiatan di Monas dengan menggunakan nama maulid akbar, Anies mengaku belum membaca proposalnya. 

"Secara prinsip dari diskusi itu (dengan Forkopimda) memang sudah diberikan izin," kata dia. 

Pemberian izin yang ia maksud harus datang dari beberapa pihak. Selain dari Gubernur DKI Jakarta, izin juga harus didapat dari Panglima Daerah Militer Mayjen Eko Margiyono, Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono, Kepala Kejaksaan Tinggi Warih Sardono, serta Kepala Badan Intelijen Negara Daerah. 

Namun, Anies menyebut sejauh ini izin untuk keramaian dan keamanan belum diketahui apakah telah dikeluarkan oleh kepolisian atau tidak. 

Sementara, ketika dikonfirmasi ke pihak Mabes Polri, Karopenmas baru Brigjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan hingga saat ini mereka belum menerima surat pemberitahuan apapun dari Perhimpunan Alumni 212. Namun, seandainya ada surat itu, mereka akan mengkaji lebih lanjut apakah izin akan diberikan atau tidak. 

"Kalau ada surat pemberitahuan (dari PA 212) ke kepolisian, maka akan kami analisa. Kami juga memerlukan (data) intelijen," ujar Argo seperti dikutip dari kantor berita Antara pada Kamis (21/11).

Argo tidak menepis bahwa sudah menjadi hak setiap warga negara terkait kegiatan untuk mengumpulkan massa. Namun, harus digaris bawahi kegiatan itu sesuai aturan. Apabila tak sesuai, maka polisi tidak segan menolak memberikan izin. 

Sedangkan, kata Argo, data intelijen dibutuhkan untuk merencanakan langkah yang harus dilakukan oleh kepolisian dalam mengamankan suatu acara. 

Sementara, menurut Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD, peringatan reuni 212 di Monas tidak perlu dikawal dengan pengamanan khusus. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MKI) itu, personel kepolisian telah memiliki protap tersendiri untuk mengamankan berbagai aksi yang dilakukan masyarakat. 

"Gak perlu (pengamanan khusus)," ujar Mahfud di kantornya pada Kamis kemarin dan dikutip dari Antara. 

Ia mempercayakan pengamanan DKI Jakarta kepada personel keamanan bila acara tersebut jadi diberikan izin penyelenggaraannya. 

Sementara, dalam pemberian keterangan pers, Ketua GNPF MUI, Yusuf Martak mengklaim sudah mengantongi izin dari berbagai pihak untuk kembali menggelar acara reuni 212 di Monas. Izin itu, kata Yusuf sudah diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Polres Jakarta Pusat.