Anies: Kalau Kampus Sudah Mulai Bersuara Berarti Ada Masalah Serius

02 Feb 2024, 16:37 WIB

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan ketika berkampanye di Sumatera Utara. (www.instagram.com/@edy_rahmayadi)

Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menilai ada masalah serius yang sedang terjadi bila sejumlah kampus bersuara mengenai situasi demokrasi di Tanah Air.

Terbaru pada Jumat (2/2/2024), para Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menuntut agar gerakan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri untuk memenangkan salah satu paslon di pemilu 2024, disetop. Mereka mengaku bahkan tidak akan tinggal diam bila tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo.

"Kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan artinya ada masalah yang serius. Ini perlu menjadi perhatian kita semua," ujar Anies di Jakarta pada hari ini.

Ia pun merefleksikan ke belakang bahwa proses pemilu dan kampanye yang dijalani tidak mudah. Sering kali banyak tantangan yang dihadapi seperti misalnya izin penggunaan tempat tiba-tiba untuk kampanye dicabut dan bergeser.

"Kami yang menjalani beberapa waktu ini sering merasakan dan kami yajkin bahwa yang kami perjuangkan perubahan untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya. Tata cara pemerintahan yang mendasarkan pada meritokrasi dan mengayomi semua. Itu yang kami perjuangkan," kata dia lagi.

Sehingga, menurutnya, pandangan yang disampaikan oleh para sivitas akademika di kampus juga perlu diperhitungkan dengan amat serius dan didengar. Anies juga berharap bisa menjaga semangat perubahan itu bersama-sama.

1. Anies berharap pemilu 2024 bisa berjalan jujur dan adil

Anies Baswedan (IDN Times/Muhammad Iqbal)

Lebih lanjut, harapan dari Anies dan peserta pemilu lainnya sederhana. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap pemilu 14 Februari 2024 bisa dilaksanakan secara jujur dan adil.

"Selain itu, seluruh unsur yang terkait penyelenggaraan pemilu netral," kata Anies.

Selain UI, kampus lainnya yang juga menyampaikan aspirasi adalah Universitas Gadjah Mada (UGM). Kampus di Yogyakarta itu dulu merupakan tempat Jokowi menuntut ilmu.

Para sivitas akademika di UGM menyampaikan sikapnya dalam dokumen berjudul 'Petisi Bulaksumur'. Mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," demikian bunyi Petisi Bulaksumur yang dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, di Balairung UGM, Sleman pada 31 Januari 2024.

2. Dewan Guru Besar UI sentil kondisi Indonesia kehilangan kemudi

Sivitas akademika UI aksi di Kampus depok UI. (IDN Times/Maulana Ridhwan Riziq)

Sementara, suara dari Universitas Indonesia (UI) disampaikan oleh Dewan Guru Besar. Mereka menyampaikan petisi atau sikap kebangsaan UI. Mereka terpanggil untuk menabuh genderang demi memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak.

"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa," ujar Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristituti Harkrisnowo di kampus UI, Depok pada hari ini.

Sivitas akademika UI, kata Harkristuti, mengaku prihatin dengan hancurnya tatanan hukum dan demokrasi.

"Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup," tutur dia.

Harkristuti mengaku jengah dengan sikap dan tingkah para pejabat yang mengingkari sumpah jabatan untuk menumpuk harta pribadi. Menurutnya, mereka membiarkan negara digerus korupsi yang terus memuncak jelang pemilu.

"Kami resah atas sikap dan tindak laku para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi, yang memuncak menjelang pemilu," ujarnya lagi.

Sayangnya, sikap dari Dewan Guru Besar UI itu tidak ikut dihadiri oleh rektor kampus.

3. Jokowi sebut petisi UGM sebagai hak demokrasi warga negara

Presiden Jokowi hadir di Kongres XVI GP Ansor (IDN Times/Istimewa)

Sementara, Presiden Jokowi menanggapi petisi yang dibacakan oleh sivitas UGM. Menurutnya, penyampaian petisi tersebut merupakan hak demokrasi masyarakat.

"Itu hak demokrasi," kata Jokowi kepada wartawan pada Kamis kemarin di Wonogiri.

Padahal, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dikritik oleh sivitas dari sejumlah kampus karena dianggap melakukan tindakan menyimpang dalam proses penyelenggaraan negara.