Anies: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Harus Dimulai dari Presiden

Jakarta, IDN Times - Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, mengatakan, semangat dan kebijakan pemberantasan korupsi harus dimulai dari Presiden. Pimpinan tertinggi, kata Anies, harus memberikan keteladanan.

"Ketika pemimpin tertinggi memberikan toleransi dan permisif, maka sikap itu akan menular juga ke bawah," ujar Anies usai menghadiri acara Paku Integritas di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (17/1/2024).

Oleh sebab itu, Anies menilai undangan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pihaknya untuk menghadiri acara tersebut sangat baik.

Baik Anies maupun Muhaimin, menggunakan momen di KPK untuk menyampaikan kepada publik bahwa mereka telah menjalankan kegiatan-kegiatan pencegahan rasuah sejak muda.

Kebiasaan itu, kata dia, tetap dilanjutkan ketika keduanya bertugas di pemerintahan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengenang momen pada 2012 lalu ketika menjabat sebagai Ketua Komite Etik KPK. Ia mengaku sempat berkantor selama tiga pekan di gedung lama KPK.

"Saya ketemu di lift pegawai KPK, saya tanya sedang sibuk apa, mereka bilang 'mohon maaf, Pak, kami tidak bisa menjawab.' Jadi, dikatakan mereka tidak bisa menjawab. Itu mengirimkan pesan orang ini memiliki integritas dan kode etik," tutur dia.

Anies kembali menyinggung bahwa hari ini komitmen untuk menjaga kultur dan etik itu seolah-olah sudah hilang.

Ia pun berjanji bakal membuat KPK kembali menjadi institusi yang independen. Salah satu caranya kembali merevisi UU KPK dan kembali ke undang-undang yang lama.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.