Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan DKI Jakarta akan tetap menggelar Formula E pada Juni 2022 karena sejumlah alasan. Salah satunya adalah bertepatan dengan hari lahir kota Jakarta yang jatuh setiap 22 Juni.
"Kan ulang tahun Jakarta bulan Juni, kita tunggu keputusan dari sana, Jakpro dan Dinas Olahraga yang berkoordinasi dengan pihak Formula E," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (9/8/2021) malam.
Riza mengungkapkan selain bertepatan dengan hari ulang tahun kota Jakarta, Formula E tetap akan digelar karena sempat tetunda dari tahun ke tahun. Sebelumnya Formula E diwacanankan berlangsung pada 2020, namun tertunda hingga saat ini karena pandemik COVID-19.
"Ini kan agenda sudah lama diprogramkan, waktunya bulan Juni, kalau bisa dipertengahan tahun," ujar Politikus Gerindra tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022 yang diinstruksikan ke Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.
Salah satu isu prioritas Anies adalah penyelenggaraan ajang balap Formula E, yang ditargetkan bisa digelar pada Juni 2022. Dalam Ingub tersebut ada 28 isu prioritas yang dimasukkan Anies, mulai dari perencanaan keuangan, tata ruang dan kawasan, lingkungan, pemukiman dan hunian, tranportasi, hingga isu isntitusi.
"Melaksanakan penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022 dengan tugas memastikan tercapainya isu prioritas daerah tahun 2021-2022," bunyi Ingub tersebut dikutip, Senin (9/8/2021).
Namun, isu ini menjadi pemantik Pemprov DKI untuk segera menyerahkan revisi studi kelayakan (feasibility study) Formula E yang diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan keuangan pemerintah DKI pada 2019. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan menurut studi kelayakan soal komposisi keuntungan penyelenggaraan Formula E di Ibu Kota selama 2020-2024, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro mengklaim total keuntungan selama lima tahun sebesar Rp3,12 triliun, terdiri dari pendapatan finansial PT Jakpro Rp544 miliar dan dampak ekonomi Rp2,58 triliun.
Namun, studi kelayakan tidak memasukkan biaya komitmen atau commitment fee yang wajib dibayarkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI setiap tahunnya.
“Studi kelayakan dilakukan sebelum mengambil keputusan. Namanya juga studi kelayakan, ini untuk menentukan apakah layak atau tidaknya sebuah kegiatan dilakukan. Jika hasil studi kelayakan memang mengatakan tidak layak, maka Pak Gubernur jangan memaksakan ego dan menghambur-hamburkan uang rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/8/2021).