Anies Sebut Ada yang Mau Ubah Konstitusi, Airlangga: Menko Itu Ada 4

19 Mar 2023, 19:17 WIB

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto ketika memberikan sambutan di acara persiapan Ramadan 2023. (Dokumentasi Partai Golkar)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto enggan berkomentar soal pernyataan Anies Baswedan yang menuding ada Menteri Koordinator di kabinet Indonesia Maju yang hendak mengubah konstitusi Indonesia. Ia hanya menyebut bahwa posisi Menko tak hanya dijabat oleh dirinya.

"Menko (di kabinet) itu ada empat," ungkap Airlangga di kantor DPP Partai Golkar pada Minggu (19/3/2023).

Ia pun tak memberikan komentar lebih jauh dan langsung meninggalkan kantor DPP. Selain Airlangga, posisi Menko juga dijabat oleh Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan), Luhut Pandjaitan (Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi) dan Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).

Salah satu upaya untuk mengubah konstitusi yakni dengan mendorong adanya penundaan pemilu 2024. Sebab, bila pemilu ditunda, maka isi UUD 1945 harus diamandemen.

Berdasarkan rekam jejak di dunia digital, Luhut dan Airlangga yang tercatat pernah menyampaikan isu penundaan pemilu. Pada Maret 2022, Luhut mengklaim dengan big data, ada 110 juta warganet yang mewacanakan agar pemilu 2024 ditunda.

Luhut mengklaim rakyat menginginkan Pemilu 2024 bisa ditunda hingga satu hingga tiga tahun. "Kita kan punya big data, dari data tersebut grab 110 juta (warganet yang menggunakan beragam platform) mulai dari Facebook, Twitter, macam-macam. Di Twitter saja, ada 10 juta lah (warganet) yang membicarakan isu ini," ungkap Luhut ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube pada Maret 2022 lalu.

Sementara, Airlangga pada bulan Maret 2022 juga pernah menyebut bahwa penundaan pemilu merupakan aspirasi masyarakat. Golkar tak ingin menolak aspirasi masyarakat tersebut.

"Kita harus mengerti yang namanya aspirasi. Aspirasi tidak boleh ditolak apalagi Golkar suara Golkar suara rakyat. Nah itu demikian," kata Airlangga pada 10 Maret 2022 lalu.

Apakah masih bisa memperjuangkan agar konstitusi di Indonesia berubah jelang pemilu 2024?

1. Wakil Ketua MPR pintu melakukan amandemen di MPR sudah tertutup untuk periode 2019-2024

IDN Times/Irfan Fathurohman

Sementara, menurut Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, pernyataan Anies bahwa ada Menko yang bermanuver untuk mengubah konstitusi tidak lebih dari sekedar tuduhan. Sebab, wacana untuk melakukan amandemen UUD 1945 di MPR sudah tidak ada lagi.

Menurut dia, pintu untuk mengamandemen di MPR sudah tertutup di periode 2019-2024 ini.

"Amandemen undang-undang udah gak ada lagi. Pintunya sudah ditutup di MPR periode ini, maka apa yang disebutkan oleh Pak Anies sekedar tuduhan aja," ungkap Jazilul kepada media pada 18 Maret 2023 lalu.

Wakil Ketua Umum PKB itu lebih tegas mempertanyakan soal cara menko mengubah konstitusi seperti tuduhan Anies. Dia termasuk mempertanyakan sosok menko yang dimaksud.

"Saya pikir itu hanya sekedar isu saja. Karena mengubah konsitusi itu bukan wilayahnya menko. Itu wilayahnya MPR, dan sampai hari ini tidak ada, di amandemen sudah ditutup," katanya.

2. Menko Mahfud bantah berniat mengubah UUD 1945

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (www.instagram.com/@mohmahfud)

Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD membantah punya niat untuk mengubah UUD 1945. "Menko yang mana (yang dimaksud Anies)? Kalau saya tidak tuh," kata Mahfud dalam keterangan tertulis pada 17 Maret 2023 lalu.

Ia pun meminta agar media menanyakan langsung kepada Anies siapa sosok Menko yang dimaksud. Sebab, ia tak memiliki niat untuk mengubah konstitusi di Indonesia.

"Sebaiknya, ditanyakan ke Mas Anies aja," ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

3 Anies tak sebut menko bidang mana yang bermanuver untuk ubah UUD 1945

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (IDN Times/Gregorius Aryodamar)

Sementara, Anies menyampaikan tuduhan itu di acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI Jaya pada 16 Maret 2023 lalu. "Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," ungkap Anies di Ancol, Jakarta Utara.

Meski demikian, Anies tak menyebut Menko bidang mana yang ingin mengubah konstitusi tersebut. Ia mengaku tak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Ia menilai bila ada pendapat kontroversial seperti demikian, pasti diutarakan di ruang tertutup.

Anies menilai kondisi seperti demikian bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang alami penurunan. Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.