Anies Siapkan Paket Kebijakan demi Dongkrak UKM di Tengah Pandemik

Anies mengatakan, salah satu upaya proaktif yang mulai dilakukan pihaknya adalah memberikan izin yang sifatnya jemput bola, hingga membantu pembuatan NPWP (Nomor Pengguna Wajib Pajak) bagi pelaku usaha.

Proses administrasi itu harus terpenuhi karena sebagai syarat untuk pengajuan kredit modal usaha dari Bank DKI, selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang perbankan.

“Saya berharap dari diskusi ini bisa memberikan masukan (kepada pemerintah daerah) dan kita harus memikirkan untuk jangka menengah, karena ini bukan jangka pendek saja, tapi semua mengalami kontraksi,” ungkap Anies.

Sementara itu, pemimpin Grup Kredit UMK Bank DKI Wahyudi Dwi Irawan yang juga hadir dalam diskusi tersebut mengatakan, pihaknya telah memberikan alternatif relaksasi bagi debitur yang terdampak COVID-19. Bahkan DKI menyediakan kemudahan fasilitas pengajuan kredit melalui e-form Bank DKI.

“Semua personel kantor cabang, kami minta untuk gerak menghubungi debitur dengan media yang ada tanpa harus ketemu dengan debiturnya,” kata Wahyudi.

Dia merinci, relaksasi yang diberikan kepada debitur di antaranya kredit mikro, kecil dan konsumer. Bank DKI, kata dia, juga melakukan penangguhan terhadap pokok pinjaman dan menurunkan suku bunganya.

“Kami juga menambah tenor atau jangka waktu peminjaman kepada debitur,” ujar Wahyudi.

Menurutnya, relaksasi ini diberikan sesuai kategori pelaku UKM tersebut. Misalnya debitur yang sistem perputaran uangnya terhenti gegara COVID-19. Sementara, bagi pelaku usaha yang omzetnya turun hingga 80 persen, pihaknya akan menurunkan suku bunga pinjaman.

“Semua kami tangguhkan pokok pinjaman dalam jangka waktu enam bulan, tapi setiap tiga bulan akan kami review kembali,” ungkapnya.