Anies Turun Jabatan 16 Oktober, Siapa Pilihan Jokowi Isi Kursi DKI?

Ray Rangkuti menilai kemungkinan kecil muncul nama baru sebagai Pj Gubernur DKI selain tiga nama yang sudah diputuskan oleh DPRD Jakarta. Kemungkinan yang ada, kata Ray, nama itu justru mengerucut pada dua orang terpopuler.

“Kita tinggal berfokus pada 3 nama dan sulit memunculkan nama baru serta tidak dibutuhkan lagi nama lain, nah kan tinggal yang paling populer saja,” kata Ray dalam diskusi PARA Syndicate, Senin (3/10/2022).

Menurutnya masing-masing nama itu memiliki keunggulan di mata Jokowi. Dua di antaranya bahkan memiliki kedekatan dengan Jokowi karena bertugas di eksekutif.

Ray menilai, jika Jokowi menginginkan sosok yang dekat dengan dirinya sebagai gubernur pengganti Anies, maka kursi tersebut akan jatuh pada Heru Budi Hartono yang menjabat sebagai staf KSP.

“Sudut praktis kalau presiden lebih menginginkan seorang Pj yang dekat dengan beliau baik dari struktural atau dari emosional nah mungkin pilihannya pak Heru karena pak Heru adalah staf di KSP,” ujar Ray.

Kemungkinan Jokowi memilih Sekda DKI Marullah Matali juga tetap ada jika dia ingin Jakarta tetap seperti hari ini. Marullah, kata Ray, bisa melanjutkan program yang dibangun oleh Anies Baswedan karena berada di lingkaran Anies semasa menjabat.

“Kalau Pak Jokowi lebih berpikir bagaimana menata dan menjaga kesinambungan pengelolaan kota Jakarta nah pilihannya tentu saja adalah pak Marullah,” ucapnya.

Ray kemudian menyinggung kans Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar untuk naik ke kursi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu bisa terjadi jika Jokowi menginginkan orang yang mengerti politik berada di kursi Gubernur DKI.

Menurut Ray, jika Jokowi melihat pemilihan Pj Gubernur DKI mirip sebagai Pileg, dalam artian menekan polarisasi yang sebelumnya terjadi di masyarakat pada Pilkada 2017 maka pilihan Jokowi akan jatuh pada Bahtiar.

“Jika Jokowi melihatnya karena ini ada Pileg, supaya tidak terjadi trauma di Pilgub DKI, supaya tidak ada polarisasi, dan itu bisa dijadikan kembali menjadi kesatuan warga dalam menghadapi pilpres maka pilihannya adalah Bahtiar. Karena Pak Bahtiar adalah jelas bukan orang yg terlibat dalam peristiwa politik 2017 lalu,” kata Ray.

Direktur PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menilai butuh sosok netral Pj Gubernur DKI Jakarta yang bisa menyatukan masyarakat supaya tidak kembali terjadi polarisasi dalam Pilkada 2024 mendatang.

“Sosok netral dalam arti persoalan polarisasi, memang Jakarta membutuhkan orang yang bebas dari keberpihakan dan aliansi politik yang mengait politik identitas di Jakarta dan nasional,” ujar Ari.

Selain itu, sosok Pj gubernur juga mesti berintegritasdan profesional dalam mengurus pemerintahan. Ari juga menyinggung sosok Pj gubernur DKI perlu memiliki kemampuan legislasi karena akan bersinggungan dengan DPR dan pemerintah terkait adminstrasi otonomi Jakarta.

“Sosok itu juga mesti punya kecakapan komunikasi publik karena memang dibutuhkan untuk berdialog dengan masyarakat,” tuturnya.