Apa Itu Reses? Ini Pengertian dan Kewajiban Anggota DPR

Dilihat dari kbbi.kemdikbud.go.id, reses artinya masa perhentian sidang (parlemen); masa istirahat dari kegiatan bersidang.

Sedangkan di jdih.dpd.go.id disebutkan, reses adalah masa jeda di antara masa persidangan DPR. Dalam satu tahun sidang, biasanya ada empat hingga lima kali masa persidangan, dan setiap masa persidangan diikuti oleh masa reses.

Dijelaskan lebih lanjut, masa reses adalah waktu di mana anggota DPR turun ke daerah pemilihan (dapil) mereka untuk menjumpai konstituen, dan menyerap langsung aspirasi masyarakat.

Soal masa sidang dan masa reses disebutkan dalam Pasal 228 ayat (3) dan (4) UU Nomor 17 Tahun 2014, yang berbunyi, tahun sidang DPR terbagi dalam masa persidangan yang meliputi masa sidang dan masa reses. Dengan kata lain, reses merupakan siklus resmi kerja DPR.

Berikut isi Pasal 228 ayat (3) dan (4):

(3) Tahun sidang dibagi dalam masa persidangan.

(4) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR, masa reses ditiadakan.

Dalam masa reses ini, anggota DPR tetap memiliki tugas dan kewajiban. Diatur dalam Tatib (Tata Tertib), kewajiban anggota DPR saat reses yang ditegaskan di Pasal 81 huruf i–k dalam UU No. 17 Tahun 2014, yaitu:

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, reses dimanfaatkan untuk kunjungan kerja ke (dapil).

Pasal 211 ayat (3) menjelaskan, kunjungan kerja pada masa reses dilakukan empat hingga lima kali dalam satu tahun sidang.

Berikut bunyi Pasal 211 ayat (3) sampai (5):

(3) kunjungan kerja pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri, 4 atau 5 kali dalam 1 tahun sidang.

(4) Kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri, 1 kali 1 tahun dengan waktu paling lama 5 hari.

(5) Kunjungan sidang kerja di luar masa reses dan di luar DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan daerah pemilihan ke daerah pemilihan, luar negeri, termasuk paling sedikit 1 kali setiap 2 bulan atau 6 kali dalam 1 tahun dengan waktu paling lama 3 hari.

Kegiatan tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 210 ayat (2), untuk menyerap aspirasi, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada masyarakat di daerah pemilih Anggota.