Aparat Amankan Massa #2019GantiPresiden, Gerindra: Polisi Tidak Netral

27 Agu 2018, 16:25 WIB

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times - Deklarasi gerakan #2019GantiPresiden yang dilakukan musikus sekaligus politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu kemarin (26/8), membuat polemik baru.

Dianggap tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), polisi pun membubarkan gerakan politik tersebut, hingga mengakibatkan kericuhan.

Ustazah Neno Warisman yang sekaligus salah satu penggagas gerakan #2019GantiPresiden juga sempat tertahan di bandara Pekanbaru, Riau, lantaran diprotes massa. Neno disebut-sebut akan menghadiri deklarasi gerakan ganti presiden di kota tersebut, tapi akhirnya dipulangkan pihak kepolisian dengan alasan keamanan.

Menanggapi pembubaran acara tersebut yang dilakukan oleh kepolisian, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menganggap polisi berpihak sebelah dan tidak netral.

1. Negara demokrasi harus menghargai semua pendapat demokrasi

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Muzani mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi dan bukan negara kekuasaan atau negara polisi. Sehingga, kesadaran pada perbedaan pendapat harus mendapatkan porsi.

"Ada orang yang menginginkan Jokowi tetap dua periode, atau orang yang menginginkan Jokowi diganti, ya boleh-boleh saja, gitu. Ekspresi itu akan diwujudkan dalam banyak bentuk. Ada yang bentuknya lagu, macam-macam kita mau kemana arahnya kan?" kata Muzani di Gedung DPR RI, Senin (27/8).

Muzani menuturkan dalam sebuah negara berdemokrasi, masyarakat bebas mengritik pihak manapun.

"Memuji Pak Jokowi boleh, mengritik Pak Jokowi boleh. Memuji Pak Prabowo boleh, mengritik Pak Prabowo boleh. Kan sama-sama," kata dia.

2. Polisi seharusnya menjaga jalannya demokrasi

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Berkaitan dengan polisi yang membubarkan massa #2019GantiPresiden, Muzani mengatakan, dirinya tidak setuju dengan anggapan bahwa gerakan tersebut menganggu keamanan.

"Cuma kemudian, menjadi polemik ketika kemudian polisi memberlakukan bahwa itu bisa menganggu keamanan. Bagaimana ceritanya? Yang seperti ini mengganggu keamanan. Ya kalau ada gangguan, polisi mengamankan itu dong," kata dia.

Menurut Muzani, polisi dibiayai negara untuk memelihara dan menjaga jalannya demokrasi.

"Polisi dibiayai dengan uang negara, dengan dana yang cukup besar, memelihara, menjaga jalannya demokrasi, termasuk kalau ada pihak yang akan menganggu demokrasi. Tugas polisi dengan uang negara itu, memimpin situasi itu," ungkap dia.

3. Polisi dianggap tidak netral

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Dengan membubarkan massa gerakan #2019GantiPresiden, Muzani mengatakan, polisi seakan berpihak sebelah dan tidak netral.

"Meskipun ada alasan ini itu, jadi kesannya itu berpihak sebelah. Tidak netral. Kesannya gak bisa dihindari, meskipun kita sudah mendengar penjelasan polisi begini begono, tapi gak bisa dihindari bahwa polisi berat sebelah," ucap Muzani.

Semoga situasi politik jelang Pilpres lebih damai ya guys.