Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
WhatsApp Image 2025-10-10 at 10.47.09 (3).jpeg
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam Top Team Workshop 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya sih...

  • Pramono tidak mengeluh ke Purbaya

  • Jadi tantangan untuk Pemprov DKI

  • KJMU dan KJP tetap dipertahankan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta tidak boleh mengeluh tentang pemangkasan Dana Bagi Hasil yang berimbas pada menyusutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.

"Saya sudah mencanangkan, enggak boleh ada yang mengeluh siapapun di ruang publik walaupun anggarannya saya potong juga," ujar Pramono dalam acara Top Team Workshop Bank BTN di Grand Hyatt Jakarta, Jumat (10/10/2025).

1. Pramono tidak mengeluh ke Purbaya

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Pramono mengaku tidak mengeluh saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memotong DBH. Sebaliknya, ini jadi momentum Pramono untuk melakukan inovasi.

"Kenapa saya tidak mengeluh satupun? Ini bagi saya kesempatan untuk membuat mindset Balai Kota atau birokrasi pemerintahan ASN DKI Jakarta yang selama ini terlalu enak dengan anggaran yang besar, harus bisa dengan anggaran yang lebih sedikit, dan saya yakin pasti bisa," katanya.

2. Jadi tantangan untuk Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menggelar rapat pimpinan paripurna membahas alokasi anggaran. (Tiktok.com/pramonoanungw)

Pramono mengatakan, pemotongan DBH juga jadi tantangan agar jajaran Pemprov DKI lebih kreatif. Dia yakin Jakarta akan berubah dalam satu tahun ke depan.

"Yang di-challenge adalah kreativitas, maka saudara-saudara sekalian, kalau ingin melihat Jakarta lebih baik, mudah-mudahan satu tahun ke depan, pertengahan tahun, Jakarta saya yakin akan berubah. Beberapa hal yang sudah dipersiapkan untuk dibangun secara fisik, tetapi yang paling utama yang harus dirubah adalah mentalnya," kata dia.

3. KJMU dan KJP tetap dipertahankan

Ilustrasi KJMU/Dok DPRD DKI

Meski demikian, Pramono menegaskan agar OPD tidak mengganggu alokasi anggaran untuk penyaluran bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Yang tidak boleh dikurangi adalah KJP maupun KJMU, karena ini merupakan landasan kita semua untuk melakukan perbaikan di Jakarta ini, terutama bagi keluarga yang kurang beruntung atau tidak mampu," imbuhnya.

Editorial Team