APBD DKI Terjun Bebas, Rekrutmen PJLP 2026 Terancam Dihentikan

Pramono menjelaskan, saat ini Pemprov DKI tengah fokus menyelesaikan proses penandatanganan kontrak untuk sejumlah PJLP yang sudah ada.

"Sekarang ini saya sedang berkonsentrasi dan saya sudah memutuskan untuk PPSU saya sudah meminta tanggal 10 Oktober ini untuk ditandatangani," katanya.

Pramono menyebutkan, kontrak untuk petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dijadwalkan ditandatangani pada 10 Oktober 2025, disusul petugas pemadam kebakaran (Damkar) serta tenaga kesehatan atau“pasukan putih”.

“Kemudian yang nanti untuk damkar segera ditandatangani, sehingga semuanya harus selesai di tahun ini termasuk pasukan putih, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian untuk hal yang berkaitan dengan PJLP untuk tahun 2025 akan segera diselesaikan," katanya.

Dia mengatakan Pemprov DKI akan mengikuti keputusan Pemerintah Pusat yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk DKI Jakarta hingga mencapai Rp15 Triliun.

Pramono mengakui pemotongan DBH mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. Anggaran yang semula telah diketok sebesar Rp95 Triliun kini menjadi sekitar Rp79 Triliun.

"Hanya memang dengan penurunan APBD di Jakarta dari Rp95 Triliun menjadi Rp79 Triliun, tentunya kami harus melakukan kreatif financing," katanya.

Untuk itu, Pramono akan mencari pembiayaan kreatif salah satunya Jakarta Collaboration Fund (JCF) untuk mendanai berbagai inovasi yang akan dilakukan pemerintahannya.