APBD Turun Rp40 Triliun, Anies Minta ASN DKI Bersikap Kesatria

Akibat kondisi itu, keputusan relokasi anggaran diambil. Pemprov DKI mengurangi anggaran di berbagai sektor belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun, di balik pemangkasan itu, semua program-program terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera dipertahankan.

"Anggaran sebesar Rp4,8 triliun untuk rakyat pra-sejahtera tidak diubah. Biaya menangani bencana yang semula hanya Rp188 miliar, sekarang menjadi Rp5 triliun. Ini adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, dan bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan COVID-19," ungkap Anies.

Meski ekonomi tergunjang, semua tenaga kerja yang mengabdi untuk Pemprov DKI Jakarta termasuk 120.000-an tenaga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan
(PJLP), kontraknya tidak dihentikan.

Relokasi juga terjadi pada belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp4,3 triliun, di mana TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) ASN Pemprov DKI Jakarta besarannya 25 persen direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos. 25 persen berikutnya, ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan COVID-19. Akan tetapi, gaji ASN tidak berubah.

"Dalam pembahasan saat itu, sempat ada usulan agar bansos seperti KJP lalu bantuan-bantuan lain itu dipangkas 50 persen. Tujuannya, agar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan. Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp2 triliun, sama dengan 25 persen anggaran TKD," jelas Anies.

Anies kembali menegaskan, 1,2 juta orang yang menerima bansos adalah orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Pemprov DKI memilih uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima 1,2 juta rakyat pra-sejahtera di Jakarta, ketimbang 63.000 ASN.

"Dan tahun ini, tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal kecuali terkait penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak prioritas. Pemangkasan dilakukan di semua sektor. Semua difokuskan pada penanganan COVID-19, dampak turunannya, dan saya garisbawahi ini, semua usaha untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Jakarta," ungkap Anies.

Dalam kesempatan itu, Anies mengingatkan bahwa ASN bertugas melindungi rakyat. Dalam kondisi apa pun, harus menomorsatukan rakyat daripada diri sendiri.

"Saya perintahkan kepada semua ASN di Pemprov DKI Jakarta untuk bersikap sebagai penyelenggara negara yang kesatria, yang tangguh, yang tabah, yang tak lunglai menghadapi cobaan. Kita berada di garis terdepan. Kita harus beri contoh sikap tangguh," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

"Perhatikan ini semua! Jangan ada yang lemah, lembek, mudah mengeluh menghadapi situasi seperti ini! Kita memang kena dampak, tapi lihatlah rakyat Jakarta! Lihat rakyat Indonesia! Lihat rakyat di berbagai belahan dunia!," tegasnya.

Lebih lanjut, Anies menuturkan, bukan hanya Pemprov DKI Jakarta yang terdampak akibat COVID-19. Dia meminta, agar ASN menjadi angkatan yang berjuang menghadapi wabah dan semua dampaknya.

"Tunjukkan bahwa pikiran, ucapan, tindakan kita jauh lebih besar dari sekadar urusan gaji, tunjangan, atau urusan fasilitas lain. Kita harus ingat, di sisi depan baju seragam kita di sini ada simbol abdi negara. Ini bukan sekadar ornamen seragam. Ini, simbol ini adalah wujud sikap kita,'' katanya.