Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel Jadi Moderator di Debat I Capres
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel sebagai moderator untuk debat perdana calon presiden pada Selasa (12/12/2023). Keduanya merupakan news anchor dari stasiun TVRI.
Komisioner KPU, August Mellaz mengatakan keduanya dipilih berdasarkan masukan dan tanggapan dari tim kampanye nasional masing-masing pasangan calon. Hal itu sesuai dengan keputusan KPU nomor 1621 tahun 2023.
Berdasarkan keputusan itu, maka moderator wajib memenuhi kualifikasi seperti berasal dari kalangan profesional, akademisi, memiliki integritas, sikap netral, dan kemampuan untuk tampil di hadapan publik. Sementara, dalam tugasnya nanti, moderator berkewajiban untuk menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiga pasangan calon.
"Moderator wajib memberikan kesempatan yang sama, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan," ujar August seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada Sabtu (9/12/2023).
1. Moderator dilarang berikan komentar usai paslon berikan pemaparan
Lebih lanjut, di dalam keputusan KPU yang sama, moderator juga dilarang memberikan komentar, penilaian dan simpulan apapun terhadap penyampaian dan materi dari setiap pasangan calon. Dua jurnalis TVRI itu memainkan peranan sebagai penengah, penjembatan, pemandu dan pengendali pada debat yang dijadwalkan digelar di kantor KPU pada Selasa mendatang.
2. KPU bolehkan masing-masing paslon bawa 75 tamu undangan
Lebih lanjut, August menjelaskan, konsep panggung debat capres perdana bakal digelar seperti townhall. Ia mengatakan area di halaman KPU sanggup menampung hingga 800 orang.
"Setelah kami hitung, maka masing-masing paslon bisa membawa 75 orang. Artinya ada 225 orang. Sisanya, itu undangan dari KPU untuk kementerian, lembaga hingga tamu undangan lain seperti duta besar," kata dia.
Ia pun menambahkan selama debat berlangsung, maka Jalan Imam Bonjol akan ditutup. Sehingga di depan, tidak ada lagi konsentrasi massa.
August menyebut bila masih ada relawan yang memaksa datang langsung ke kantor KPU, maka mereka akan berhadapan dengan pihak keamanan. Sementara, terkait kapan tamu undangan bisa menyampaikan yel-yel hingga atribut yang boleh dibawa masuk ke dalam KPU, hal tersebut bakal dibahas lebih lanjut dengan paslon.
"Diskusi nanti sampai ke sana. Termasuk, pengaturan menit per menit atau detik per detik. Diatur alur forum. Termasuk kapan misalnya boleh menyampaikan yel-yel," ujarnya.
3. KPU klaim tak ikut terlibat dalam penyusunan pertanyaan saat debat
Sementara, KPU mengaku tidak ikut terlibat dalam penyusunan pertanyaan yang bakal diajukan ketiga capres. August mengatakan pihaknya hanya memfasilitasi kebutuhan debat di antara capres dan cawapres.
"Topik-topik tertentu kan harus diserahkan ke pihak-pihak yang punya kualifikasi. Kalau KPU sendiri kan bukan ahli hukum atau Hak Asasi Manusia (HAM)," ujarnya.
Ia memastikan komisioner tidak akan pernah tahu apa saja pertanyaan yang disusun oleh 11 panelis. Sebab, pertanyaan akan disegel.
"Lalu, nanti pertanyaan itu akan diserahkan ke moderator. Paslon kan akan mengikuti undian untuk ditanyakan pertanyaan. Jadi, kami gak pernah tahu pertanyaannya apa. Tetapi, panelis juga wajib meneken pakta integritas untuk tidak membocorkan dan menjaga pertanyaan-pertanyaan tersebut," tutur dia lagi.