Arief Budiman Diberhentikan dari Jabatan Ketua KPU

13 Jan 2021, 16:53 WIB

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Keputusan ini diambil dalam sidang etik putusan perkara dengan nomor 123-PKE-DKPP/X/2020.

DKPP menganggap Arief melanggar kode etik karena hadir dan mendampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengajukan gugatan pemberhentian jabatannya yang diputuskan DKPP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Tidak cuma itu, menurut laporan seorang pengusaha bernama Jupri, Arief juga diduga melampaui kewenangannya dengan menerbitkan surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Surat itu berkaitan dengan pengaktifan kembali Evi sebagai komisioner KPU.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI," kata Ketua DKPP Muhammad, dalam sidang putusan yang ditayangkan YouTube DKPP RI, Rabu (13/1/2021).

1. Arief sempat jelaskan kehadirannya di PTUN sebagai dukungan moril buat Evi

IDN Times/Marisa Safitri

Dalam penyelenggaraan sidang sebelumnya, Arief sebagai teradu sidang DKPP menerangkan bahwa kehadirannya di PTUN pada 17 April 2020 tidak dimaksudkan menemani Evi untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Arief mengatakan kehadirannya sekadar memberikan dukungan moril, simpati, dan empati didasarkan pada rasa kemanusiaan sebagai individu. Apalagi, ia juga telah lama bersahabat dengan Evi. Arief menjelaskan kehadirannya di PTUN tidak dalam kapasitasnya sebagai ketua KPU yang merepresentasikan lembaga.

Namun kehadiran Arief kemudian digugat ke DKPP oleh seorang pengusaha bernama Jupri. Arief dianggap melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

2. Anggota DKPP sebut Arief tidak boleh terjebak dalam tindakan emosional

Evi Novida Ginting dan sejumlah komisioner KPU saat mendatangi DKPP (Dok. IDN Times)

Anggota DKPP Didik Supriyanto menyebut pihaknya paham akan ikatan emosional antara Arief dengan Evi. Ikatan ini sendiri terbangun dari kesamaan profesi, apalagi keduanya merintis karier dari bawah sebagai anggota KPU.

Namun Didik menyebut tidak seharusnya Arief terjebak dalam tindakan emosional saat menempatkan diri di ruang publik. Didik berujar hal itu berimplikasi pada kesan pembangkangan dan tidak menghormati putusan DKPP yang telah memberhentikan Evi dari jabatannya.

"Di dalam diri teradu (Arief) melekat jabatan ketua KPU merangkap anggota KPU yang tidak memiliki ikatan emosional dengan siapa pun kecuali ketentuan hukum dan etika jabatan sebagai penyelenggara pemilu," tutur Didik dalam sidang putusan DKPP.

3. Komisioner KPU tunggu salinan putusan DKPP

Komisioner KPU (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Komisioner KPU, Dewa Raka, menyebut saat ini KPU masih menantikan salinan dari putusan DKPP tersebut.

"Kami masih menunggu salinan putusannya ya. Terima kasih," ujar Dewa saat dihubungi IDN Times, Rabu (13/1/2021).

Arief dianggap melanggar Pasal 14 huruf (c) juncto Pasal 15 huruf (a) dan huruf e juncto Pasal 19 huruf (c) dan (e) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Sebagai informasi, Evi Novida Ginting Manik sempat diberhentikan DKPP karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Pengesahan pemberhentian jabatan Evi dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden Jokowi Nomor 34/P Tahun 2020.

Lalu, Evi menggugat SK Jokowi ke PTUN Jakarta. Hasilnya, PTUN mengabulkan gugatan dan Evi kembali menjadi Anggota KPU RI periode 2017-2022. Diaktifkannya kembai Evi ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor: 34/P Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020.