Artidjo Alkostar Masuk Bursa Dewas KPK, Komisi 3: Itu Pertanda Baik

Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo menyambut baik nama eks hakim agung Artidjo Alkostar dan hakim Albertina Ho masuk dalam bursa dewas KPK. Namun, Yudi tak mengomentari mengenai nama eks pimpinan KPK, Taufiequrachman Ruki yang turut masuk di dalamnya. 

"Apabila dua nama itu benar, maka akan menjadi hal positif karena masyarakat sudah mengenal rekam jejak, integritas dan sikap antikorupsinya," ujar Yudi melalui keterangan tertulis pada hari ini. 

Artidjo, kata Yudi, merupakan momok yang menakutkan bagi koruptor. Ia bahkan tak segan menghukum napi kasus korupsi dengan vonis yang lebih berat. 

Namun, ia menyadari jumlah anggota dewas ada lima orang, sehingga Wadah Pegawai berharap Jokowi memilih tiga individu lainnya dengan standar yang sama yaitu berintegritas dan menjalankan peran dewas dengan baik. 

"Apalagi kewenangan dewas sangat besar antara lain mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin atau tidak terhadap penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh KPK," tutur dia lagi. 

Trimedya melanjutkan bila memang betul Artidjo masuk ke dalam anggota dewas maka diharapkan bisa menjaga spirit dan etos kerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, dengan memilih Artidjo bisa menjawab kekhawatiran publik bahwa komisi antirasuah tengah dilemahkan oleh pemerintah. 

"Nah, bila orang-orang itu yang duduk di dewas KPK, maka ada secercah harapan bahwa mereka tetap bisa menjaga semangat dan etos kerja di KPK," kata dia. 

Ia menjelaskan semula di periode pertama pemilihan anggota dewas, DPR ingin ikut terlibat dalam proses tersebut. Namun, tak jadi karena kerap diprotes dan dianggap sebagai aktor utama yang ingin mematikan komisi antirasuah. 

Dalam diskusi di kafe di daerah Cikini tersebut, Trimedya juga menjelaskan presiden membentuk dewas lantaran menjalankan aturan di dalam undang-undang baru nomor 19 tahun 2019. Di dalam pasal 21 ayat (a) tertulis "Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Dewan Pengawas yang berjumlah lima orang."  Sementara, pasal yang khusus menjelaskan secara detail peran dan persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas tertuang di pasal 37A-37G.

Proses pelantikan dewas pun sesuai ketentuan harus bersamaan dengan pimpinan baru. Sehingga ketika pimpinan periode 2019-2023 mulai bekerja, mereka bisa beraktivitas bersamaan dengan masuknya dewas KPK. 

"Kami berharap Pak Firli dan kawan-kawan pada Senin pekan depan sudah berkantor. Hari ini kan mereka sedang menjalani induksi dengan pimpinan lama hingga Kamis," kata Trimedya. 

Proses induksi, katanya, tidak bisa disepelekan. Lantaran bagi empat pimpinan lainnya bisa membantu memberikan mereka gambaran medan tempur di KPK dimulai dari pencegahan, penindakan hingga koordinasi antar lembaga. 

Sementara, dalam pandangan akademisi fakultas hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menganggap tidak masalah bila nantinya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan materiil yang tengah bergulir di sana. Lalu, dewas dianggap tidak sah dan harus dibubarkan. 

"Ya, dibubarkan saja dewasnya. Tapi, kan sekali lagi itu misalkan, belum menjadi kenyataan hingga saat ini," kata Yenti di tempat yang sama. 

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb